Termasuk Indonesia, 15 Negara Ini Dukung Putusan ICJ Nyatakan Israel Langgar Hukum Internasional

Bersamaan dengan Mesir, Kuwait juga memberikan pernyataan dukungannya atas pendapat ICJ.

Kementerian Luar Negeri Kuwait menekankan perlunya masyarakat internasional untuk melaksanakan "tugas hukum, politik, dan moralnya guna mencapai aspirasi rakyat Palestina yang bersaudara untuk mendirikan negara merdeka, dan menghentikan agresi terhadap Gaza."

9. Maladewa

Presiden Maladewa, Mohamed Muizzu, menilai pendapat Penasihat ICJ "menyatakan aspirasi rakyat Palestina yang tertanam dalam upaya sah mereka untuk memperoleh kenegaraan dan penentuan nasib sendiri."

Muizzu, yang mendesak Israel untuk segera mengakhiri kebijakan permukiman ilegalnya, meminta Tel Aviv untuk "memberikan ganti rugi atas kerusakan yang terjadi akibat tindakan eksploitatif dan diskriminatifnya" terhadap warga Palestina.

Baca juga: Mimpi Buruk bagi Israel, Digempur 65 Rudal Hizbullah dan Drone Houthi di Hari yang Sama

"Dengan dekrit ini, Maladewa menaruh harapan baru bagi Negara Palestina yang berdaulat dan merdeka, sesuai dengan perbatasan sebelum tahun 1967 dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kotanya," tukas dia.

10. Palestina

Presiden Palestina juga menyambut baik pendapat Penasihat ICJ.

Dalam sebuah pernyataan, Presiden menggambarkan keputusan itu sebagai "kemenangan keadilan" dan "penegasan kembali hak rakyat Palestina untuk menentukan nasib sendiri, atas tanah mereka dan kenegaraan mereka."

Pernyataan itu mencatat, putusan ICJ merupakan respons terhadap resolusi parlemen Israel pada Kamis (18/7/2024), yang menolak pembentukan Negara Palestina.

Dilansir Middle East Eye, ia mendesak masyarakat internasional "untuk memaksa Israel agar sepenuhnya dan segera mengakhiri pendudukannya tanpa syarat atau pengecualian."

11. Arab Saudi

Kementerian Luar Negeri Arab juga menyambut baik pendapat Penasihat ICJ tentang pendudukan Israel yang "melanggar hukum" atas wilayah Palestina.

Hal ini ditegaskan dalam siaran pers tentang perlunya mengambil langkah-langkah praktis dan kredibel untuk mencapai solusi yang adil dan menyeluruh bagi masalah Palestina sesuai Prakarsa Perdamaian Arab dan resolusi PBB.

Sehingga, menjamin hak rakyat Palestina untuk menentukan nasib sendiri dan berdaulat di negara merdeka mereka, berdasarkan perbatasan 4 Juni 1967, dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kotanya.

12. Malaysia

Kementerian Luar Negeri Malaysia memberikan pujian atas pendapat Penasihat ICJ.

"Semua negara harus memaksa Israel untuk mematuhi keputusan tersebut dan segera mengakhiri dukungan mereka terhadap Israel dalam melanjutkan pendudukan ilegalnya di Palestina," kata kantor Kemenlu Malaysia, dilansir The Star.

"Pengadilan, dengan suara mayoritas, memutuskan bahwa pendudukan Israel yang berkelanjutan di Palestina adalah melanggar hukum dan harus segera diakhiri."