Pembicaraan HAM antara EU dan Vietnam Banjir Kecaman

Selain itu, menurut dokumen Directive 24 yang bocor, pemerintah Vietnam berkomitmen untuk memberantas "kekuatan yang bermusuhan dan reaksioner” yang berusaha "menyabotase” negara tersebut.

Sebagai bagian dari EVFTA, Hanoi diharapkan mendukung pembentukan Kelompok Penasihat Domestik (DAG), di mana perwakilan bisnis Vietnam dan kelompok masyarakat sipil dapat secara terbuka mendiskusikan implementasi perjanjian perdagangan, terutama bagian perdagangan dan pembangunan berkelanjutan.

Namun, pihak berwenang Vietnam telah melarang banyak aktivis untuk bergabung dengan Kelompok Penasihat Domestik, dan beberapa anggota senior Jaringan VNGO-EVFTA, sebuah kelompok yang terdiri dari tujuh organisasi masyarakat sipil Vietnam yang melobi DAG mengenai isu-isu pembangunan dan lingkungan hidup, telah dipenjara.

Isabel Santos, anggota Subkomite Hak Asasi Manusia di Parlemen Eropa, mengatakan kepada DW bahwa dia menentang ratifikasi EVFTA karena "pelanggaran hak asasi manusia yang sistematis” di Vietnam dan "kurangnya tanda-tanda nyata untuk membalikkan keadaan.”

Pembicaraan EU-Vietnam akan terus berlanjut

Setiap pejabat Uni Eropa yang ditemui DW sepakat bahwa catatan hak asasi manusia di Vietnam belum membaik.

"Kami punya keprihatinan yang sama dengan yang disampaikan oleh masyarakat sipil mengenai situasi hak asasi manusia di Vietnam," kata juru bicara Komisi Eropa kepada DW.

Terlepas dari kekhawatiran tersebut, juru bicara EU mengatakan: "Kami yakin UE harus terus menjalin hubungan dengan pihak berwenang di negara tersebut dan di lapangan."

Udo Bullmann, ketua Subkomite Hak Asasi Manusia Parlemen Eropa, memiliki kritik serupa terhadap situasi di Vietnam.

"Kami memang melihat adanya peningkatan dalam hubungan ekonomi dengan Vietnam. Namun sayangnya, di bidang HAM yang terjadi justru sebaliknya. Para pengkritik pemerintah dipenjarakan, hak-hak pekerja diabaikan, dan serikat pekerja independen bahkan tidak diikutsertakan," katanya kepada DW.

"Perjanjian perdagangan bebas dengan Vietnam diratifikasi dengan harapan bahwa situasi hak asasi manusia akan membaik. Kami kecewa hal ini tidak terjadi," tambahnya.

Dia mengatakan "dialog hak asasi manusia tetap menjadi sarana utama" dalam kebijakan luar negeri UE, namun menambahkan bahwa "kita harus memastikan bahwa dialog tersebut mencapai hasil yang nyata, dan kita tidak boleh puas dengan pembicaraan saja." (ae/hp)