Pembicaraan HAM antara EU dan Vietnam Banjir Kecaman

Uni Eropa mendapat kecaman karena terus terlibat dalam dialog hak asasi manusia dengan sejumlah pemerintah otoriter di Asia Tenggara.

Beberapa kelompok aktivis hak asasi manusia menyerukan Brussels untuk menghentikan perundingan yang bersifat normatif dengan pemerintah komunis Vietnam, yang putaran terakhirnya dilakukan minggu lalu.

Pejabat dari Komisi Eropa dan Parlemen Eropa mengatakan kepada DW, meski khawatir dengan memburuknya hak asasi manusia di Vietnam, mereka yakin dialog formal tetaplah jalan penting untuk memperbaiki situasi.

Uni Eropa dan Vietnam telah terlibat diskusi hak asasi manusia sejak tahun 1990-an dan mengadakan setidaknya 20 sesi dialog hak asasi manusia formal sejak tahun 2002. Hal ini dicatat oleh Human Rights Watch, sebuah kelompok advokasi terkemuka, dalam surat yang diserahkan ke Uni Eropa sebelum dimulainya dialog hak asasi manusia terbaru pada tanggal 4 Juli di Brussels.

Ayo berlangganan gratis newsletter mingguan Wednesday Bite. Recharge pengetahuanmu di tengah minggu, biar topik obrolan makin seru!

Selama periode ini, "Vietnam hampir tidak mencapai kemajuan dalam berbagai isu yang diangkat oleh para pejabat UE,” demikian isi surat tersebut, dan represi semakin parah di Vietnam sejak Perjanjian Perdagangan Bebas UE-Vietnam (EVFTA) berlaku pada 2020.

Menurut data yang dikumpulkan oleh kelompok hak asasi manusia 88Project, terdapat 192 aktivis yang saat ini dipenjara di Vietnam dan 400 lainnya berisiko dipenjara.

Haruskan diskusi HAM EU-Vietnam dihentikan?

Mengingat memburuknya hak asasi manusia dalam beberapa tahun terakhir, Human Rights Watch pada bulan ini meminta UE untuk "tidak mengulangi dialog sia-sia tentang hak asasi manusia dan hanya menumbuhkan ilusi dalam mengatasi tindakan keras hak asasi manusia di Vietnam.”

Ben Swanton, salah satu direktur 88Project, mengatakan kepada DW bahwa dia mempertanyakan tujuan diadakannya dialog hak asasi manusia dengan pemerintah yang kebijakan resminya melanggar hak asasi manusia. Menurutnya ini sama sekali tidak nyambung.

Sebaliknya, kata Swanton, Brussel seharusnya menuntut segera dicabutnya Directive 24. Ini adalah sebuah dokumen yang bocor dari Politbiro Partai Komunis Vietnam yang menyerukan lebih banyak penindasan terhadap kelompok masyarakat sipil. Ia juga meminta EU untuk memberi sanksi kepada Hanoi, dan bukannya menutupi pelanggaran hak asasi manusia melalui dialog performatif.

Lebih lanjut, Human Rights Watch juga meminta Brussels untuk mengancam akan menangguhkan Perjanjian Kemitraan dan Kerjasama UE-Vietnam (PCA) dan EVFTA, mengingat Pasal 1 PCA menyatakan bahwa "penghormatan terhadap prinsip-prinsip demokrasi dan hak asasi manusia" adalah "elemen penting" perjanjian tersebut.

Ekonomi di atas nilai HAM

Sumber yang berbicara kepada DW tidak menentang komitmen global Uni Eropa terhadap hak asasi manusia, dan mereka juga tidak percaya bahwa Brussels menggunakan dialog hak asasi manusia ini untuk dapat mempengaruhi negara-negara otoriter tersebut.

Sumber DW tersebut berpendapat bahwa Brussels khawatir akan membahayakan janji-janji yang dibuat Hanoi untuk meningkatkan hak-hak pekerja dan memberikan lebih banyak kebebasan kepada aktivis lingkungan hidup sebagai bagian dari EVFTA.

Salah satu syarat perjanjian tersebut adalah Hanoi mengizinkan serikat pekerja independen untuk beroperasi. Pemerintah juga berjanji untuk meratifikasi Konvensi 87 Organisasi Perburuhan Internasional PBB, yang mengamanatkan pembentukan organisasi buruh secara bebas, pada awal tahun ini, meski belum terwujud.

Seperti yang dilaporkan DW awal tahun ini, Undang-Undang Ketenagakerjaan Vietnam, yang berlaku pada Januari 2021, mengizinkan adanya "organisasi pekerja independen”, tetapi aktivitas mereka jauh lebih terbatas dibandingkan serikat pekerja.