Bos Pasukan Israel Diam-Diam Temui Jenderal Negara-Negara Arab di Bahrain, Ini yang Dibahas

TRIBUNNEWS.COM – Kepala Staf Umum Pasukan Pertahanan Israel (IDF) Jenderal Herzi Halevi dilaporkan menemui para jenderal negara-negara Arab dalam suatu rapat yang digelar di Manam, Bahrain.

Rapat tersebut diselenggarakan oleh Amerika Serikat (AS), tepatnya oleh Komando Pusat AS (CENTCOM), pada hari Senin pekan ini.

Narasumber yang didapatkan Axios menyebut rapat itu bertujuan untuk membahas kerja sama keamanan regional.

Adanya rapat itu tidak diungkapkan secara terang-terangan karena sensivitas politik regional seputar perang di Jalur Gaza.

Salah satu pejabat AS yang hadir dalam rapat itu adalah Jenderal Michel “Erik” Kurilla.

Para jenderal senior dari Bahrain, Uni Emirat Arab, Arab Saudi, Yordani, dan Mesir dilaporkan turut menghadiri rapat.

Axios menyebut rapat itu adalah sinyal bahwa perundingan militer dan kerja sama antara Israel dan negara-negara Arab akan berlanjut di bawah CENTCOM meski ada kritik keras dan kecaman terhadap operasi militer Israel di Gaza.

IDF menolak buka suara ketika diminta berkomentar. CENTCOM juga tidak segera menanggapi pertanyaan tentang rapat itu.

Perkembangan usulan gencatan senjata

Terbaru, Hamas disebut meminta jaminan tertulis dari AS mengenai gencatan senjata permanen dan penarikan pasukan Israel dari Gaza sebelum menandatangani proposal yang didukung oleh AS.

Hal itu disampaikan oleh dua narasumber keamanan dari pihak Mesir.

Baca juga: Klaim Seorang Pejabat Israel, Resolusi Dewan Keamanan PBB Mengizinkan Perang di Gaza Berlanjut

Qatar dan Mesir yang menjadi juru penengah perundingan Israel-Hamas menyebut Hamas pada hari Selasa telah merespons usulan gencatan senjata.

Narasumber Mesir mengatakan Hamas khawatir bahwa proposal saat ini tidak memberikan garansi tegas mengenai transisi dari tahap pertama gencata senjata.

Kata narasumber itu, Hamas hanya akan menyetujui usul itu jika ada garansi yang diberikan. Mesir kemudian menghubungi AS perihal garansi itu.

“Hamas menginginkan jaminan atas transisi otomatis dari satu tahapan ke tahapan lain menurut perjanjian yang disampaikan Presiden [Joe] Biden,” kata narasumber ketiga dikutip dari Reuters.

AS menyebut Israel telah menyetujui Israel itu. Namun, Israel belum mengumumkannya secara terbuka.

Sebelumnya, Joe Biden mengatakan gencatan senjata itu bisa membebaskan warga Israel yang disandera Hamas dan menyudahi perang yang sudah berlangsung hampir 8 bulan itu.

Dalam pernyataannya di Gedung Putih pada hari Jumat, (31/5/2024), Biden menyebut usulan itu sebagai "rencana untuk mewujudkan gencatan senjata jangka panjang dan pembebasan semua sandera".

Kata politikus Partai Demokrat itu, tahap pertama akan berlangsung selama 6 minggu.

Dalam tahap itu akan ada "gencatan senjata secara penuh dan lengkap", penarikan pasukan Israel dari seluruh wilayah padat di Gaza, dan pembebasan sejumlah sandera, termasuk wanita, lansia, dan sandera yang terluka.

Di sisi lain, nantinya akan ada pembebasan ratusan warga Palestina yang ditahan oleh Israel.

Warga AS yang disandera di Gaza juga akan dibebaskan pada tahap ini. Jasad sandera yang tewas akan dikembalikan kepada keluarga masing-masing.

Baca juga: Hamas Minta Jaminan Tertulis dari AS: Gencatan Senjata Permanen, Israel Tarik Pasukan dari Gaza

Di samping itu, aliran bantuan kemanusiaan ke Gaza bakal ditingkatkan. Per hari akan ada 600 truk yang diizinkan masuk ke sana.

Adapun pada tahap kedua akan ada pembebasan semua sandera yang masih hidup, termasuk tentara laki-laki. Kemudian, pasukan Israel akan ditarik mundur dari Gaza.

"Dan sepanjang Hamas memenuhi komitmennya, gencatan senjata sementara itu, menurut perkataan dalam proposan Israel, akan menjadi 'penghentian permusuhan selamanya,'" kata Biden dikutip dari Associated Press.

Tahap terakhir atau yang ketiga akan meliputi pembangunan kembali Gaza yang porak-poranda karena perang.

Biden mengakui bahwa masih ada sejumlah rincian dalam proposal itu yang perlu dirundingkan.

Menurut seorang pejabat senior AS, pada tahap pertama Israel dan Hamas harus menyepakati jumlah sandera dan tahanan yang akan dibebaskan pada tahap selanjutnya.

(Tribunnews/Febri)