Mengapa Amerika Serikat Keluarkan Undang-undang Larangan TikTok?

Perebutkan TikTok bisa dibilang pertarungan terbaru dalam persaingan AS-Tiongkok dan upaya Washington untuk menggagalkan potensi kampanye pengaruh asing.

Dalam kasus TikTok, legislator AS khawatir bahwa ByteDance dapat dikontrol secara diam-diam oleh Partai Komunis Tiongkok.

Namun, ByteDance sudah menyampaikan bantahan terhadap tuduhan bahwa mereka membagikan data sensitif pengguna kepada pemerintah Tiongkok.

“ByteDance tidak dimiliki atau dikendalikan oleh pemerintah Tiongkok," tegas CEO TikTok, Shou Chew dalam kesaksiannya di depan Kongres pada bulan Maret.

"Ini adalah perusahaan swasta,” terangnya.

Jika diingat lagi, regulator Tiongkok punya sejarah dalam menindak perusahaan teknologi dalam negeri.

Beijing juga terkenal karena menyensor konten yang sensitif secara politik dan membatasi pengguna mengakses media sosial dan situs Barat dengan “Great Firewall”.

Wakil Komite Intelijen Senat dari Partai Republik, Marco Rubio sempat mengungkapkan kekhawatiran ini pekan ini.

Ia mengatakan di hadapan sidang tahunan tentang “penilaian ancaman di seluruh dunia bahwa setiap perusahaan di Tiongkok dikendalikan oleh Partai Komunis Tiongkok – termasuk ByteDance."

“Mereka kebetulan mengendalikan sebuah perusahaan yang memiliki salah satu algoritma kecerdasan buatan terbaik di dunia," ucapnya.

" Itu yang digunakan TikTok di negara ini, dan menggunakan data orang Amerika untuk membaca pikiran Anda dan memprediksi video apa yang ingin Anda tonton,” katanya.

TikTok mengatakan pelarangan platform media sosial merupakan pelanggaran terhadap hak kebebasan berpendapat bagi jutaan orang Amerika.

Pada tahun 2020, pemilik aplikasi kencan gay populer di Tiongkok terpaksa menjual aplikasi tersebut seharga $600 juta karena kekhawatiran keamanan nasional bahwa data aplikasi tersebut dapat digunakan untuk memeras orang Amerika.

(Tribunnews.com, Andari Wulan Nugrahani)