Kenapa Program Makan Siang Gratis Mengkhawatirkan Anggaran?
Di tengah tingginya persentase utang, masih sanggupkan anggaran negara membiayai program makan gratis ini?
"Tergantung program seperti apa yang akan dilaksanakan dan bentuknya apa. Semua rencananya harus benar-benar dipersiapkan dan biayanya juga dipersiapkan," kata Satu Kahkonen.
"Kami masih menantikan (rincian Program Makan Siang Gratis). Untuk Indonesia pada dasarnya berpegang pada pagu defisit fiskal yang telah ditetapkan sebesar 3 persen dari PDB, sesuai dengan peraturan perundang-undangan," ujarnya.
Selain itu, lembaga ekonomi asing, Fitch Ratings, juga menyebut bahwa risiko ketidakpastian seputar kebijakan fiskal jangka menengah telah meningkat.
"Kami percaya risiko fiskal jangka menengah telah meningkat, mengingat beberapa janji kampanye Prabowo, termasuk program makan siang dan susu sekolah gratis yang dapat menelan biaya sekitar 2% dari PDB per tahun, menurut timnya. Pernyataan Prabowo bahwa Indonesia dapat mempertahankan rasio utang/PDB pemerintah yang jauh lebih tinggi juga menunjukkan risiko proyeksi fiskal awal."
Rencana ambisius, dana "jompo"
Wacana pembiayaan makan siang gratis ini sempat disebut akan mengambil dana dari APBN, pengurangan subsidi BBM, dan dana BOS (Biaya Operasional Sekolah). Hanya saja, media local ramai memberitakan bahwa dana BOS akan digunakan untuk membiayai makan siang ini.
"Ini artinya program makan siang gratis mengganggu mandatory spending atau belanja rutin yang misalnya untuk pendidikan, kesehatan, dan lainnya sekarang jadinya harus dialokasikan untuk membiayai program ini. Tanpa program itu pun, APBN sudah defisit," ujar Eliza Mardian dari CORE Indonesia.
Melihat berbagai kemungkinan comot-comot anggaran untuk menerapkan program makan siang gratis, Eliza menyebut bahwa ini adalah program yang ambisius.
"Ini program ambisius ya, kalau saya bilang. Karena memang dana jompo. Tentunya dengan kondisi pengelolaan saat ini, ya cukup berat. Terutama juga kita kan ada prioritas pembangun IKN dan pembangun infrastruktur lainnya. 'Kan habis pandemi, istilahnya abis terkena bencana, harusnya mainkan skala prioritas belanja yang sekiranya produktif dan bisa mengingkat perekonomian masyarakat,” ucapnya. (ae)
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.