Apa motif politik Jokowi mengangkat AHY masuk dalam kabinetnya?

Ketika ditanya apakah ini bagian dari strategi pemerintahan menjegal suara hak angket yang akan digulirkan di DPR?

AHY menjawab: "Itu hak partai politik. Saya tidak ingin terjebak”.

"Yang jelas kita harus move on. Lima sampai 10 tahun banyak tantangan, sudah saatnya kita membangun rekonsiliasi bangsa,” tambahnya.

Pelantikan di tengah wacana hak angket DPR

Pengangkatan AHY sebagai menteri ATR/BPN berada di tengah wacana hak angket DPR yang awalnya digulirkan capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo. Ia mendorong PDI Perjuangan dan PPP menggunakan hak angket terkait dengan tuduhan kecurangan pemilu.

Hak angket DPR adalah hak melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu undang-undang atau kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan hal penting, strategis, dan berdampak luas.

"Dalam hal ini, DPR memanggil pejabat negara yang mengetahi praktik kecurangan tersebut, termasuk meminta pertanggungjawaban KPU dan Bawaslu selaku penyelenggara Pemilu," kata Ganjar.

Wacana ini disambut carpes nomor urut 1, Anies Baswedan. Menurutnya, partai koalisi perubahan siap mendukung hak angket yang akan digulirkan.

Partai yang mengusung pasangan Anies-Muhaimin ini adalah PKB, PKS dan Nasdem.

Di sisi lain, Presiden Jokowi mempersilakan hak tersebut digulirkan. "Ya itu hak demokrasi, nggak apa-apa kan?" katanya.

Strategi menghalau hak angket?

Menurut pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Indonesia, Ujang Komarudin, motif politik Jokowi menempatkan AHY dalam kabinetnya sebagai upaya "menghalau serangan-serangan lawan politik.“

"Agar kuat, agar tidak lemah, agar bisa menjaga kebijakan-kebijakan Jokowi agar aman, dan agar bisa menghalau serangan-serangan lawan politik dari pihak oposisi, salah satunya yang ingin menggulirkan hak angket tersebut,“ kata Ujang kepada BBC News Indonesia, Rabu (21/02).

Dalam momentum politik ini, tambah Ujang, akan semakin menegaskan peta politik yang akan terbangun ke depannya. PDI Perjuangan akan semakin kukuh berada di luar pemerintahan. Musababnya, hubungan pentolan PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri dan Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono "tidak pernah akur hingga saat ini“.

"Jadi seperti dua bejana yang berbeda. Kalau satu ada di kekuasaan, satu lagi ada di oposisi,“ kata Ujang.

Selain itu, Ujang bilang pengangkatan AHY dalam Kabinet Indonesia Maju juga "bisa jadi“ sebagai jaminan awal bagi Demokrat untuk memperoleh posisi-posisi menteri lainnya di pemerintahan Prabowo-Gibran ke depan.