Depok, Banda Aceh, dan Padang masuk daftar kota toleransi terendah – Apa penyebabnya?

Gereja yang terletak di Kelurahan Banyuanyar, Kecamatan Banjarsari, tersebut sempat disegel warga dan dipasang spanduk penolakan ibadah. Pasalnya bangunan yang masih berupa rumah itu kerap dipakai untuk aktivitas sekolah minggu anak-anak.

Bagi Halili, kasus GKI Nusukan menjadi beban besar bagi Solo sehingga harus menjadi perhatian penting jika tak ingin terlempar dari posisi 10 besar kota paling toleran.

"Ini pekerjaan rumah untuk Solo dan jangan dibaca sebagai penurunan peringkat saja tapi penurunan peringkat ini dibaca sebagai alarm agar Solo mau berbenah," ucap Halili dalam konferensi pers di Jakarta.

Mana saja kota terburuk dalam toleransi?

Selain mencatat kota paling toleran, Setara Institute juga menerbitkan 10 kota paling tidak toleran.

Berikut 10 kota dengan skor toleransi terendah:

1. Kota Depok, Jawa Barat
2. Kota Cilegon, Banten
3. Kota Banda Aceh, Aceh
4. Kota Padang, Sumatra Barat
5. Kota Lhokseumawe, Aceh
6. Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat
7. Kota Pekanbaru, Riau
8. Kota Palembang, Sumatra Selatan
9. Kota Bandar Lampung, Lampung
10. Kota Sabang, Aceh

Menurut Halili Hasan, daerah-daerah tersebut tetap menempati posisi terbawah lantaran memiliki persoalan sangat serius dalam hal kepemimpinan untuk membangun ekosistem toleransi.

Yakni para kepala daerahnya disebut tidak memiliki kebijakan dan tak mengalokasikan anggaran untuk mendukung terciptanya situasi toleransi di sana.

"Misalnya di Cilegon sampai saat ini tidak ada satu pun gereja, padahal Cilegon kan bagian dari Indonesia. Kemudian di Depok kepempinan sosialnya relatif tidak ada di tengah situasi yang konservatif," jelas Halili.

Untuk diketahui, sumber data penelitian ini diperoleh dari dokumen resmi pemerintah kota, data Badan Pusat Statistik (BPS), data Komnas Perempuan, data SETARA Institute, dan referensi media terpilih.

Pengumpulan data juga dilakukan melalui kuesioner self-assessment kepada seluruh pemerintah kota.

Dengan mempertimbangkan perbedaan tingkat pengaruh masing-masing indikator pada situasi faktual toleransi di setiap kota, SETARA Institute melakukan pembobotan dengan persentase berbeda pada setiap indikator.

Apa yang harusnya dilakukan pemerintah?

Halili Hasan mengatakan Kementerian Dalam Negeri harus melakukan intervensi terhadap kota-kota yang mendapat peringat terendah indeks toleran-nya.

Semisal dengan menerapkan sistem reward dan punishment.

Sebab bagaimanapun, kata dia, persoalan intoleransi tak bisa dianggap sepele. Jika diabaikan terus-menerus dalam jangka panjang akan menjadi pintu masuk menuju ancaman keamanan nasional seperti terorisme.