Pemilu Taiwan: Antara Pengaruh Cina-AS dan Pandangan Pemilih Muda

Taiwan akan melaksanakan pemilihan presiden dan parlemen pada hari Sabtu, 13 Januari, yang akan diamati dengan cermat oleh Cina dan Amerika Serikat.

Beijing memandang pulau Taiwan, yang memiliki pemerintahan sendiri lewat pemilu demokatis, sebagai bagian dari wilayahnya.

Sebaliknya, AS adalah mitra strategis Taiwan yang paling penting.

Sekalipun Washington, seperti banyak negara lain termasuk Indonesia, secara resmi mempertahankan kebijakan Satu Cina, yang mengakui bahwa Republik Rakyat Cina adalah satu-satunya pemerintahan yang sah.

Pada saat yang sama, AS secara informal membantu Taipei dan memberikan bantuan militer serta bantuan lainnya ke pulau tersebut sesuai dengan Undang-Undang Taiwan Relations Act (Undang-Undang Hubungan Taiwan) dari tahun 1979.

Status Taiwan memang sering menjadi sumber perselisihan antara Beijing dan Washington.

Mayoritas pemilih ingin pertahankan status quo

Partai yang bersaing dalam pemilihan presiden dan legislatif di Taiwan adalah Partai Progresif Demokratik DPP yang berkuasa, partai oposisi utama Kuomintang (KMT), dan Partai Rakyat Taiwan TPP yang relatif baru dan didirikan pada 2019.

Tiga orang mencalonkan diri sebagai presiden: Wakil Presiden saat ini Lai Ching-te dari DPP, Wali Kota New Taipei Hou Yu-ih dari KMT, dan mantan Wali Kota Taipei Ko Wen-je dari TPP. Jajak pendapat terakhir menempatkan Lai Ching-te di posisi terdepan.

Meskipun ada perbedaan pandangan di antara ketiga partai politik mengenai kebijakan terhadap Cina, ada preferensi yang "sangat kuat” untuk mempertahankan status quo, kata Chong Ja Ian, profesor ilmu politik di Universitas Nasional Singapura.

"Pemilih Taiwan akan menghukum partai politik mana pun yang menyimpang dari status quo,” tambahnya, mengutip hasil pemilu sebelumnya.

DPP mendukung pemisahan Taiwan dari Cina dan menolak klaim kedaulatan Beijing, dengan mengatakan hanya warga Taiwan yang dapat memutuskan masa depan mereka.

Partai tersebut juga ingin mengurangi ketergantungan ekonomi Taiwan dari Beijing dan memperdalam hubungan dengan negara demokrasi lainnya.

Ikut Cina atau AS?

KMT lebih menyukai hubungan dekat dan dialog dengan Cina, namun membantah keras sikap mereka pro-Beijing. Partai tersebut menggambarkan pemilu mendatang sebagai pilihan "antara perdamaian dan perang” – sebuah narasi yang juga diadopsi oleh Beijing.

Dalam beberapa tahun terakhir, Presiden Cina Xi Jinping telah berulang kali berjanji akan "menyatukan” Taiwan dengan Cina daratan, bahkan dengan menggunakan kekerasan jika diperlukan.

Militer Cina belakangan juga meningkatkan aktivitas di sekitar negara pulau itu, dan jet tempur serta kapal perang Cina kini secara teratur beroperasi di selat selebar sekitar 180 kilometer, yang memisahkan Taiwan dan daratan Cina.