Reaksi Dunia saat AS Veto Resolusi DK PBB demi Israel, PM Malaysia: Ini Aneh, di Luar Kewarasan

TRIBUNNEWS.COM - Amerika Serikat (AS) kembali memveto resolusi gencatan senjata antara Hamas dan Israel dalam sidang Dewan Keamanan PBB pada Jumat (8/12/2023).

Ini adalah resolusi kelima yang ditolak oleh AS menggunakan hak veto, hak istimewa yang memungkinkan lima negara pemegang hak veto untuk menggagalkan PBB menerapkan resolusi itu.

Resolusi terakhir diajukan oleh Uni Emirat Arab, anggota Dewan Keamanan PBB.

Sidang itu dihadiri oleh 80 negara dan dari 15 anggota Dewan Keamanan PBB, 13 setuju untuk gencatan senjata, Inggris abstain, dan AS menolak.

Negara-negara dan kelompok hak asasi manusia (HAM) mengungkapkan kekecewaan atas kegagalan Dewan Keamanan PBB menyerukan gencatan senjata kemanusiaan di Jalur Gaza hanya karena veto dari AS.

Baca juga: Hanya AS yang Veto Resolusi PBB, Hamas: Mereka Lindungi Agresi Israel di Gaza

Palestina

Perdana Menteri Otoritas Pembebasan Palestina (PLO), Muhammad Shtayyeh, mengatakan AS yang memveto resolui gencatan senjata di Jalur Gaza adalah tindakan yang memalukan.

Ia menilai AS merestui agresi Israel terhadap warga Palestina di Jalur Gaza, yang kini korban jiwa mencapai lebih dari 17.487.

"Penggunaan hak veto oleh Amerika Serikat adalah aib dan izin baru bagi negara pendudukan untuk terus melakukan pembunuhan, menghancurkan dan menggusur rakyat kami," kata Muhammad Shtayyeh, Sabtu (9/12/2023).

Menurutnya, penggunaan hak veto adalah bukti kebohongan, penghinaan terhadap kemanusiaan dan ketidakpedulian terhadap HAM.

Baca juga: PLO Usul Hamas Jadi Mitra Politik di Jalur Gaza, Netanyahu: Kami Habisi Mereka

Turki

Presiden Turki, Erdogan, menyerukan reformasi Dewan Keamanan PBB.

Erdogan mengecam fakta AS dapat memveto proposal gencatan senjata di Gaza meskipun mendapat dukungan besar dari negara lain.

Ia menilai hal ini memalukan bahwa suara mayoritas dikalahkan oleh hanya satu suara.

“Permintaan gencatan senjata Dewan Keamanan PBB ditolak hanya dengan veto AS. Apakah ini keadilan?” kata Erdogan dalam konferensi hak asasi manusia di Istanbul, Sabtu (9/12/2023).