AS Frustrasi pada Israel dan Netanyahu soal Gaza, tapi Tetap Setujui Bantuan Uang hingga Senjata

TRIBUNNEWS.com - Pejabat pemerintahan Amerika Serikat (AS) semakin frustrasi terhadap militer Israel dan kepemimpinan PM Benjamin Netantahu, buntut serangan yang menargetkan warga sipil di Gaza.

Kekhawatiran para pejabat AS ini terlihat jelas dalam panggilan telepon dan pertemuan selama 40 hari terakhir.

Sejak eskalasi militer meningkat pada 7 Oktober 2023, Israel telah melancarkan operasi udara, laut, dan darat di seluruh Gaza.

Israel mengklaim seluruh serangan itu - yang paling mematikan dalam beberapa dekade - dilakukan untuk mengakhiri kelompok militan Hamas.

Selain menyerang, Israel juga telah memaksa ratusan ribu warga sipil Gaza mengungsi.

Baca juga: UE Enggan Disebut Standar Ganda soal Israel, Josep Borrell: Saya Agak Pro-Palestina

Sumber yang mengetahui diskusi antara pejabat AS dan Israel, menilai komentar Menteri Luar Negeri AS, Antony Blinken, baru-baru ini, sebagai tanda pemerintahan Joe Biden tak lagi sependapat dengan pemerintahan Benjamin Netanyahu terkait operasi Gaza.

Biden sendiri sebelumnya menulis sebuah opini pada akhir pekan, yang mengancam akan mengeluarkan larangan visa terhadap ekstremis Israel yang menyerang warga sipil di Tepi Barat.

Meski demikian, rasa frustrasi AS pada Israel tampaknya tak akan secara signifikan mengubah kebijakan atau dukungan Amerika terhadap negara Zionis tersebut.

Pemerintahan Biden diketahui masih mengalirkan senjata tambahan ke Israel dan mendorong persetujuan bantuan militer baru senilai miliaran dolar.

Bloomberg baru-baru ini melaporkan, Departemen Pertahanan AS terus memenuhi permintaan Israel, antara lain berupa senjata, rudal berpemandu laser, dan amunisi.

Blinken mengatakan kepada wartawan bahwa "lebih banyak lagi" yang perlu dilakukan untuk melindungi warga sipil di Gaza dan "terlalu banyak warga Palestina" yang terbunuh dalam beberapa minggu terakhir.

Dikutip dari Al Arabiya, seorang pejabat AS yang enggan disebut namanya, mengatakan Blinken menyampaikan "dengan sangat jelas" kepada Israel dalam pertemuan pribadi selama dua perjalanannya ke Israel sejak eskalasi militer meningkat.

Sinyal lain soal beda pendapat antara AS dan Israel adalah saat Netanyahu mengklaim Israel akan menguasai otoritas keamanan atas Gaza, jika perang saat ini berakhir.

Namun, Blinken mengatakan AS menentang pendudukan kembali atau pengepungan apapun di Gaza.

Pendudukan Israel yang terus berlanjut atas wilayah Palestina dan kekerasan yang dilakukan oleh pemukim Israel di Tepi Barat telah menjadi perdebatan lain yang diangkat oleh Blinken dan pimpinan Pentagon.

Baru-baru ini pada Kamis, Blinken mengatakan kepada Benny Gantz, seorang anggota Kabinet Perang Israel, pemerintah Netanyahu perlu mengambil “langkah-langkah afirmatif untuk meredakan ketegangan di Tepi Barat, termasuk dengan menghadapi meningkatnya tingkat kekerasan ekstremis pemukim.”

AS Menekan Israel

Selain Blinken, sikap frustrasi juga ditunjukkan Menteri Pertahanan AS, Lloyd Austin.

Austin menekan rekannya dari Israel mengenai operasi Tentara Pertahanan Israel (IDF) baru-baru ini, serta kekerasan di Tepi Barat.

Baca juga: Korban Tewas Perang Israel-Hamas di Palestina Capai 13.215, Termasuk 5.550 Anak Gaza dan Tepi Barat

Al Arabiya meninjau 21 pembacaan Pentagon mengenai panggilan telepon antara Austin dan Menteri Pertahanan Israel, Yoav Gallant, sejak 7 Oktober.

Austin juga melakukan perjalanan ke Israel seminggu setelah serangan Hamas.

Dalam empat pembacaan pertama, ditambah satu pertemuan tambahan antara Austin dan Gallant di Israel, pihak AS tidak menyebutkan perlunya melindungi warga sipil atau mematuhi hukum konflik internasional.

Austin mengatakan kepada Gallant tentang pentingnya “mematuhi hukum perang, termasuk kewajiban perlindungan warga sipil, dan mengatasi krisis kemanusiaan yang semakin memburuk di Gaza” selama panggilan telepon mereka pada tanggal 14 Oktober, seminggu setelah Israel melancarkan operasi militernya

Ribuan warga sipil Palestina – pria, wanita dan anak-anak – telah dibantai, dan ribuan lainnya terpaksa mengungsi pada saat itu.

Para pejabat AS telah memperhatikan sedikit perubahan dalam operasi Israel baru-baru ini, karena mereka mengatakan mereka berusaha meminimalkan korban jiwa.

Namun, Pentagon tidak akan mendahului Gedung Putih dalam masalah kebijakan, kata Bilal Saab, Direktur Program Pertahanan dan Keamanan di Middle East Institute (MEI), yang berbasis di Washington.

“Gedung Putih menetapkan kebijakan serta aturannya, dan Pentagon melaksanakannya."

"Jadi, jika Anda tidak menyukai apa yang dilakukan Pentagon, salahkan Gedung Putih, bukan Departemen Pertahanan,” kata Saab kepada Al Arabiya.

Kecaman Internasional

Pada saat itu, kecaman internasional atas kematian warga sipil mulai mengubah perhitungan di Washington.

Washington menjadi lebih sentral dalam pembicaraan antara pejabat AS dan Israel.

Pada 18 Oktober, Amerika memveto resolusi PBB yang mengutuk semua kekerasan terhadap warga sipil dan mendesak gencatan senjata kemanusiaan.

AS mengatakan resolusi tersebut tidak mempunyai bahasa yang cukup kuat untuk menetapkan hak Israel membela diri.

Baca juga: Israel Serukan Genosida Lewat Lagu Anak-anak The Friendship Song 2023, Lalu Dihapus

Namun, resolusi tersebut mengutuk “serangan teroris keji yang dilakukan Hamas.”

Beberapa pejabat AS percaya, keputusan untuk memveto resolusi PBB memberikan Israel rasa impunitas yang lebih besar untuk melakukan apa yang dianggap perlu di Gaza, termasuk mengabaikan meningkatnya jumlah korban jiwa warga sipil.

Frustrasi mulai muncul dalam pemerintahan Biden dan Departemen Luar Negeri.

Seorang pejabat senior Departemen Luar Negeri AS mengundurkan diri, dan secara terbuka mengecam sikap pemerintah yang mengabaikan kehidupan manusia di Gaza.

Semakin banyak diplomat yang mempertimbangkan untuk mengundurkan diri, namun banyak diplomat yang berbicara dengan Al Arabiya menyebutkan kesulitan keuangan dalam melakukan hal tersebut.

Ketidakmampuan membayar hipotek rumah atau biaya sekolah anak-anak mereka merupakan salah satu kendala yang dihadapi para diplomat dan pejabat yang berpikir untuk berhenti sebagai bentuk protes.

Dari 16-20 Oktober, warga sipil dan kebutuhan pengiriman bantuan kemanusiaan disorot dalam percakapan telepon antara Austin dan Gallant.

Tetapi, pernyataan tersebut berubah pada 21 Oktober, ketika Austin “menegaskan kembali pentingnya melindungi warga sipil.”

Austin terus menghujat Gallant dengan perlunya melindungi warga sipil selama operasi militer Israel selama sepuluh seruan berturut-turut berikutnya dari 21 Oktober hingga seruan terakhir mereka pada Rabu.

Sumber yang mengetahui percakapan Austin mengatakan kepala Pentagon telah “berterus terang” dan “jujur” kepada Gallant selama panggilan telepon mereka.

Austin meminta jawaban spesifik atas pertanyaan tentang operasi militer dan penargetan Israel.

Ia juga mengkritik Gallant tentang kekerasan di Tepi Barat yang dilakukan Israel, menurut sumber.

Sumber yang mengetahui diskusi tersebut mengatakan Austin juga menekankan dalam setiap panggilan telepon dengan Gallant tentang perlunya mencegah konflik meningkat di luar Gaza.

Hal ini mengacu pada beberapa pejabat Israel yang menyerukan serangan pendahuluan terhadap Hizbullah Lebanon, menurut sumber tersebut.

Baca juga: RS Indonesia di Gaza Diserang Israel: 12 Orang Tewas, Siapa yang Keluar RS Disebut Akan Ditembak

Pejabat Dewan Keamanan Nasional juga menghubungi Beirut dan Israel untuk menyatakan eskalasi apapun akan berdampak buruk bagi Lebanon serta berdampak negatif yang signifikan terhadap Israel.

Para pejabat AS sekarang yakin mereka mampu menghalangi Hizbullah untuk ikut terlibat.

Namun, hal ini dapat berubah tergantung pada medan pertempuran.

Update Perkembangan Terkini

Dikutip dari AlJazeera, berikut ini perkembangan terkini terkait serangan Israel di Gaza:

- Gedung Putih mengatakan perundungan untuk menjamin pembebasan tawanan di Gaza mengalami kemajuan, namun belum ada penyelesaian.

- Presiden Palang Merah, Mirjana Spoljaric Egger, telah bertemu pemimpin Hamas, Ismail Haniyeh, sebelum pembicaraan terpisah dengan pihak berwenang Qatar, saat negosiasi mengenai pembebasan tawananan terus berlanjut.

- Jumlah korban tewas pekerja media telah meningkat menjadi 50 orang sejak perang Israel-Hamas dimulai pada 7 Oktober, menurut Komite Perlindungan Jurnalis (CPJ).

Mereka yang tewas adalah 50 warga Palestina, empat orang Israel, dan satu orang Lebanon.

- Juru Bicara Kementerian Kesehatan Gaza, Ashraf al-Qudra, mengatakan serangan Israel terhadap RS Indonesia mengingatkan pada serangan terhadap RS al-Shifa.

Al-Qudra juga mengatakan bahwa 200 pasien dievakuasi daru RS Indonesia dengan bantuan Palang Merah hanya beberapa jam setelah RS tersebut diserang Israel.

- MSF mengatakan beberapa stafnya dan anggota keluarga mereka terjebak di area RS al-Shifa, tidak dapat dievakuasi karena situasi yang sangat berbahaya di luar kompleks tersebut.

- Senator AS Jeff Merkley bergabung dengan rekannya dari Partai Demokrat, Richard Durbin, dalam menyerukan gencatan senjata di Gaza.

- Departemen Luar Negeri AS mengatakan ada lebih dari 1.200 orang Amerika, penduduk tetap sah, dan anggota keluarga mereka yang masih tinggal di Gaza.

(Tribunnews.com/Pravitri Retno W)