Pulau Rempang: ‘Kami tidak akan pindah meski kami terkubur di situ’

”Tak ada keadilan terhadap kami, tidak memberi kesempatan bagi kami untuk tinggal di kampung tua ini,” kata Naharuddin.

“Ke mana kami akan dipindahkan? Sedangkan kami nelayan asli kampung tua kan. Sudah begitu lama nenek moyang kami, kuburan-kuburan masih ada, peninggalan-peninggalan nenek moyang kami masih ada,” tuturnya.

Dalam konferensi pers di Batam pada Selasa, Kepala BP Batam, Muhammad Rudi, mengatakan bahwa warga akan direlokasi ke wilayah Dapur Tiga, Sijantung, di lahan seluas 450 hektare. Di situ, warga dijanjikan akan mendapatkan rumah tipe 45 senilai Rp120 juta.

Rudi menjanjikan “fasilitas yang komprehensif”, mencakup pembangunan rumah bernuansa melayu, fasilitas pendidikan, rumah ibadah, lapangan bola, dermaga dan peningkatan infrastruktur jalan.

"Termasuk listrik akan kita masukkan permanen, tidak seperti sekarang. Hidup jam enam, mati jam enam. Jadi hidup 24 jam dari PLN sendiri," kata Rudi.

Namun pembangunan hunian tahap pertama dari rencana itu ditargetkan baru rampung pada Agustus 2024. Sementara itu, BP Batam menawarkan bantuan sewa rumah, uang tunggu, atau rusun untuk warga yang direlokasi.

BP Batam mengatakan setiap orang dalam satu keluarga akan mendapat biaya hidup sebesar Rp1,2 juta. Selain itu, setiap keluarga juga akan menerima biaya sewa hunian sebesar Rp1,2 juta.

“Kita sudah sepakat sebetulnya dari pusat sampai ke daerah, mudah-mudahan masyarakat bisa terima dengan baik. Kalau tidak, kami buka ruang untuk berdialog dengan kami,” kata Rudi.

Dihubungi terpisah, Kepala Biro Humas Promosi dan Protokol BP Batam, Ariastruty Sirait, mengeklaim bahwa “sudah ada” masyarakat yang mendaftarkan diri dan menerima tawaran tersebut. Namun dia enggan merinci berapa banyak masyarakat yang mendaftar dengan alasan “konfidensial”.

Tetapi bagi Naharuddin, tawaran itu tidak cukup menenangkan hatinya yang menolak untuk direlokasi.

“Di mana-mana penggusuran itu pasti lahan masyarakat sudah disiapkan, sudah jadi bangunan, baru masyarakat pindah,” kata dia.

Dia mengatakan bahwa masyarakat setempat bukannya menolak pembangunan, namun mereka menolak direlokasi.

“Silakan membangun sebesar Pulau Rempang, tapi penduduk kami, hampir dua abad sudah terbangun di kampung kami, kami ndak mau dipindah. Biarlah kami tetap di sini. Mereka mau bangun proyek apapun, bangunlah, tapi jangan usir dari tempat kami,” kata Naharuddin.

‘Sikap masyarakat tidak akan berubah’

Juru bicara Kekerabatan Masyarakat Adat Tempatan (KERAMAT) Pulau Rempang, Suardi, mengatakan “akan mempertahankan marwah” kampung-kampung mereka terlepas dari apa pun yang dilakukan pemerintah.