Peta baru China: Mengapa aksi China menuai kontroversi, dan haruskah Indonesia khawatir?

"Oleh karena itu, Filipina menyerukan kepada China untuk bertindak secara bertanggung jawab dan mematuhi kewajibannya di bawah UNCLOS dan Putusan Arbitrase 2016 yang bersifat final dan mengikat," kata DFA seperti dikutip dari Manila Times.

Apa reaksi Beijing atas kritik dari negara-negara terdampak peta baru?

Dalam keterangan kepada media, Juru Bicara Kemenlu China, Wang Wenbin mengatakan agar tidak berlebihan dalam menafsirkan peta teranyar versi Beijing ini.

Wang mengatakan rilis peta standar 2023 merupakan "praktik rutin dalam pelaksanaan kedaulatan China sesuai dengan hukum".

"Kami berharap pihak-pihak terkait tetap objektif dan tenang, serta menahan diri untuk tidak menafsirkan masalah ini secara berlebihan," kata Wang kepada media, Rabu (30/08).

Bagaimana respons pemerintah Indonesia?

Dalam keterangan terbaru, Menteri Luar Negeri, Retno Marsudi mengatakan posisi Indonesia selalu konsisten pada hukum UNCLOS 1982.

"Posisi Indonesia ini bukan posisi yang baru, tapi posisi yang selalu disampaikan secara konsisten yaitu bahwa penarikan garis apa pun, klaim apa pun, yang dilakukan harus sesuai dengan UNCLOS 1982," kata Menlu Retno kepada wartawan, Kamis (31/08).

Sebelumnya, Juru Bicara Kemlu, Teuku Faizasyah kepada BBC mengatakan pihaknya masih meminta informasi dari KBRI Beijing atas kebenaran berita tersebut.

Haruskah Indonesia khawatir?

Rilis Peta Standar China 2023 disebut sebagai upaya Beijing "meningkatkan agresivitasnya" di wilayah Laut China Selatan.

"Jadi ada kemungkinan China akan menggunakan usaha yang lebih keras lagi.

"Kalau kemarin kan coast guard [penjaga laut] China sudah main-main di Laut Natuna Utara, sekarang kalau mereka sudah mengatakan itu sudah kedaulatan, ya jangan heran, misalnya bukan hanya coast guard China yang ada di sana, yang ada adalah PLA Navy-nya [Tentara Angkatan Laut]," jelas Arie.

Arie juga mendorong pemerintah Indonesia untuk mempertimbangkan kerja sama kelautan dengan Vietnam dan Malaysia-negara terdekat Indonesia yang batas lautnya juga bersengketa dengan China.

"Menghadapi China bukan hanya di frontline di Laut Natuna Utara. Tapi bisa juga di bidang lain, entah itu ekonomi, sosial dsb. Karena itu konteks hubungan internasional dan antar negara," katanya.

Sejumlah nelayan Natuna di Kepulauan Riau berbicara kepada BBC News Indonesia bahwa mereka khawatir dengan keberadaan peta baru China.

"Ya jelas, makin tipis kami mau cari ikan di laut. Makin sempit lautan Natuna kalau China ngaku dia punya kan," kata Dedi, seorang Nelayan di Natuna.