Jepang Klaim Tidak Ada Unsur Radioaktif dalam Makanan Laut Imbas Limbah Nuklir Fukushima

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Mikael Dafit Adi Prasetyo

TRIBUNNEWS.COM, TOKYO – Badan Perikanan Jepang telah mengonfirmasi makanan laut (seafood) yang diuji di perairan sekitar pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) Fukushima yang hancur tidak mengandung tingkat isotop radioaktif tritium yang terdeteksi,

Sebagaimana diketahui, operator pembangkit listrik Tokyo Electric Power Company Holdings (Tepco) mulai melepaskan air radioaktif yang telah diolah ke perairan Pasifik mulai Kamis (24/8/2023). Hal ini lantas membuat sejumlah pihak khawatir bahwa hasil laut Jepang mengandung unsur radioaktif yang berbahaya jika konsumsi.

Baca juga: Intelijen Ukraina Tuduh Rusia Susun Skenario Insiden Radioaktif di Zaporizhzhia

Menanggapi hal itu, Tepco mengatakan air laut di dekat PLTN Fukushima mengandung kurang dari 10 becquerel tritium per liter, di bawah batas yang ditetapkan sendiri yaitu 700 becquerel dan jauh di bawah batas Organisasi Kesehatan Dunia yaitu 10.000 becquerel untuk air minum.

Sementara itu, direktur Pusat Pendidikan dan Inovasi Penelitian Radiasi di Universitas Adelaide, Tony Hooker mengatakan air yang dikeluarkan dari PLTN Fukushima masih dalam kategori aman.

“Ini jelas jauh di bawah pedoman air minum Organisasi Kesehatan Dunia,” ujar Hooker.

“Saya memahami kekhawatiran masyarakat dan itu karena kami sebagai ilmuwan belum menjelaskannya dengan baik, dan kami perlu melakukan lebih banyak penelitian,” sambungnya.

Namun, beberapa ilmuwan mengatakan efek jangka panjang dari radioaktivitas tingkat rendah yang tersisa di dalam air perlu mendapat perhatian.

China Larang Impor Seafood Jepang

Beberapa jam usai Jepang memutuskan untuk mengizinkan pelepasan 1,18 juta ton air olahan dari PLTN Fukushima, Pemerintah China langsung mengambil tindakan dengan melarang impor seafood dari Negeri Sakura.

Baca juga: Jepang Lepas Limbah Radioaktif ke Samudra Pasifik Mulai 24 Agustus 2023

Beijing mengatakan pihaknya akan “secara dinamis menyesuaikan langkah-langkah peraturan yang relevan untuk mencegah risiko pembuangan air yang terkontaminasi nuklir terhadap kesehatan dan keamanan pangan warganya”.

Meski demikian, Jepang telah meminta China untuk segera mencabut larangan tersebut.

“Kami akan terus meminta agar pemerintah China secara tegas melakukan diskusi ilmiah,” kata Fumio Kishida, Perdana Menteri Jepang sembari berjanji untuk melindungi industri perikanan dari kerusakan reputasi akibat hal tersebut.