Mengapa Jepang Marah pada Junta Militer Myanmar? Ini Alasannya

Setelah kudeta, Jepang menghentikan proyek-proyek bantuan baru, tapi terus mendukung program-program yang sudah ada.

Salah satu program bantuan yang paling kontroversial dari Jepang adalah pelatihan perwira militer di Tokyo. Sejak tahun 2015, kadet dan perwira Myanmar telah menjalani pelatihan di Akademi Pertahanan Nasional Jepang.

Meskipun Jepang mengaku pada September 2022 bahwa mereka bakal berhenti menerima rekrutran baru, Jepang masih mengizinkan para tentara yang mengikuti program itu untuk menyelesaikan pelatihan mereka.

"Untuk waktu yang lama, pemerintah Jepang punya sikap bahwa sangat penting bagi Tokyo untuk menjaga jalur komunikasi tetap terbuka dengan pemerintah Myanmar untuk sementara, pada saat yang sama, juga menyatakan oposisi terhadap semua perilaku dan tindakan yang tidak demokratis," kata seorang pejabat pemerintah Jepang yang tidak mau disebut namanya karena tidak memiliki wewenang untuk berbicara kepada media.

Namun, saat ini hubungan "jelas berubah", tegas pejabat tersebut, yang mengaku bekerja untuk Kementerian Pertahanan di Tokyo, dan menunjukkan bahwa semakin banyak politisi dan pejabat Jepang yang menyadari bahwa mereka tak memiliki pengaruh terhadap Naypyidaw, seperti yang mereka kira.

"Jika Junta tak berubah sekarang maka saya pikir Jepang tidak punya pilihan lain selain mengikuti jejak pemerintah lain dan mengambil sikap yang jauh lebih keras terhadap pemerintah," kata pejabat tersebut. "Mereka telah merasakan bahwa tak ada yang berhasil dan semakin sulit untuk membenarkan untuk tidak mengambil sikap yang lebih tegas."

HRW juga menyerukan kepada pemerintah Jepang untuk segara menangguhkan semua bantuan non-kemanusiaan kepada Myanmar dan "menjatuhkan yang ditujukan kepada para pemimpin militer dan perusahaan yang dimiliki militer."

(mh/ha)