Bupati Purwakarta segel gereja GKPS, pengurus gereja: 'Kami ingin ibadah Paskah di gereja sendiri'

Langkah itu ditempuh untuk menjalin komunikasi dengan warga sekitar.

Ibadah pertama di bangunan semi-permanen itu terlaksana pada November 2021. Warga sekitar juga dibolehkan berjualan di dekat gereja.

Setiap menjalankan ibadah Minggu, kata dia, jemaat juga tidak memasang pengeras suara agar tidak mengganggu.

"Kami juga bikin sarana olahraga supaya bisa menjalin kedekatan dengan warga di sana," ujarnya.

Hubungan jemaat dengan warga, ucapnya, cukup terjalin baik dan tidak pernah ada gangguan apapun.

Penyegelan gereja

Pada 19 Maret 2023, kira-kira empat orang berpakaian putih mendatangi jemaat GKPS yang sedang beribadah Minggu.

Seorang di antara mereka disebut memotret serta merekam kegiatan ibadah.

"Terus salah satu dari orang itu bilang, 'stop ibadah, stop ibadah'".

"Terjadilah perdebatan alot dengan mereka. Sehingga kami berargumentasi dengan mereka. Kami katakan, 'melarang ibadah ada konsekuensi hukumnya'. Mereka lalu mundur dari tanah kami," tutur Krisnandi Saragih.

Usai keributan itu, pihak gereja melaporkan kejadian tersebut ke kepolisian setempat dan babinsa.

Kemudian pertemuan antara perwakilan gereja, polisi, babinsa dan perwakilan RW digelar. Di sana, lagi-lagi pihak gereja meminta agar pelaku yang menghentikan ibadah diproses hukum lantaran sudah melanggar hak asasi dalam beribadah. Tetapi permintaan itu tidak digubris.

Yang terjadi justru jemaat diminta mengurus izin pendirian gereja.

Soal proses administrasi pendirian rumah ibadah, sambung Krisdian, sebetulnya sudah mulai dilakukan pada tahun lalu. Tapi untuk mendapatkan dukungan warga berupa tandatangan sedikitnya 60 orang bukan perkara gampang.

"Kami harus membangun kedekatan dulu, kalau sudah dekat ada celah bisa mengurus izin, tapi tetap bisa ibadah selama itu."