Pemerintah kaji kenaikan harga BBM subsidi, ahli ekonomi peringatkan masyarakat lapisan bawah akan paling terdampak

Berbagai media melaporkan bahwa mulai terjadi antrean panjang kendaraan di beberapa pom bensin di sejumlah daerah, dan beberapa pom memasang plakat yang menyatakan ‘Pertalite habis’.

Berdampak ke masyarakat lapisan bawah

Pengamat ekonomi dari CORE Indonesia, Mohammad Faisal, mengatakan dampak kenaikan harga BBM akan paling dirasakan oleh masyarakat lapisan terbawah, yang membutuhkan Pertalite dan solar untuk aktivitas konsumsi dan produksi.

Secara agregat, kenaikan harga BBM juga akan secara signifikan memengaruhi inflasi karena efek tidak langsung, misalnya pada harga pangan.

“Dan tentu saja saat inflasi tinggi, income-nya masih belum sepenuhnya pulih, ini berarti income riilnya akan turun. Daya beli akan mengalami penurunan,” kata Faisal kepada BBC News Indonesia.

Di antara kelompok masyarakat yang akan merasakan dampaknya adalah pengusaha mikro dan pekerja sektor informal.

Ketua Umum Asosiasi Ojek Daring Garda Indonesia, Igun Wicaksono, mengatakan kenaikan harga Pertalite akan menambah biaya operasional, atau operational expenditure, para pengemudi ojek. Ia menerangkan BBM merupakan 30-40 persen dari biaya operasi mereka.

“Andaikan ada kenaikan, pastinya  pendapatan kami pun akan menjadi tergerus, berkurang, dengan adanya kenaikan, tergantung berapa persen kenaikannya. Jadi kita berharap jangan dulu ada kenaikan khusus bagi kami para pengemudi ojek online ataupun transportasi lainnya,” kata Igun kepada BBC News Indonesia.

Faisal berpendapat bahwa pemerintah tidak perlu menaikkan harga BBM karena APBN masih punya ruang fiskal untuk menambah subsidi.

“Dari sisi APBN sebetulnya masih bisa karena sekarang itu sampai semester satu masih surplus sebenarnya Rp73 triliun.  Prediksinya sampai akhir tahun defisit memang, tapi 3,9 persen; itu masih di bawah target, 4,5 persen. Jadi sebetulnya masih ada ruang,” katanya.

“Kuota pertalite prediksinya sampai bulan Oktober, jadi perlu ada bantalan dua bulan terakhir saja. Nah ini sebetulnya tidak akan banyak menambah defisit APBN.”

Kebijakan subsidi BBM selama ini dinilai tidak tepat sasaran karena lebih banyak dinikmati oleh orang-orang yang mampu.

Pengamat mengatakan sudah saatnya pemerintah mengubah pola subsidi, dari yang berbasis barang menjadi yang berbasis orang.

Perketat pembatasan BBM subsidi

Mamit Setiawan, direktur eksekutif Energy Watch, mengatakan salah satu langkah yang bisa diambil pemerintah selain menaikkan harga ialah mengoptimalkan pembatasan tentang siapa yang berhak menerima BBM subsidi.

Untuk itu pemerintah perlu segera merevisi Perpres 191 tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak. Menurut Mamit, aturan tersebut masih terlalu umum dan belum mengatur Pertalite.