Sabtu, 4 Oktober 2025

Konflik Rusia Vs Ukraina

Warga Sipil Ukraina Dibantai Rusia, Bagaimana Cara Menuntut Putin atas Kejahatan Perang?

Presiden AS Joe Biden meminta Presiden Rusia Vladimir Putin diadili atas kejahatan perang, menyusul penemuan puluhan mayat di Kota Bucha.

Penulis: Ika Nur Cahyani
AFP/RONALDO SCHEMIDT
Seorang pria berjalan di jalan dengan beberapa mayat tergeletak di jalan di Bucha, barat laut Kyiv, saat Ukraina mengatakan pasukan Rusia sedang "mundur cepat" dari wilayah utara sekitar Kyiv dan kota Chernigiv , pada 2 April 2022. - Mayat setidaknya 20 pria berpakaian sipil ditemukan tergeletak di satu jalan Sabtu setelah pasukan Ukraina merebut kembali kota Bucha dekat Kyiv dari pasukan Rusia, kata wartawan AFP. Pasukan Rusia menarik diri dari beberapa kota dekat Kyiv dalam beberapa hari terakhir setelah upaya Moskow untuk mengepung ibukota gagal, dengan Ukraina menyatakan bahwa Bucha telah "dibebaskan". (Photo by RONALDO SCHEMIDT / AFP) 

"Pertanyaannya kemudian menjadi, siapa yang bertanggung jawab dan seberapa tinggi itu?" ujarnya.

Kasus-kasus akan lebih mudah dibangun melawan tentara dan komandan, tetapi mereka juga dapat mengejar kepala negara, kata para ahli.

Seorang jaksa dapat memberikan bukti bahwa Putin atau pemimpin Rusia lainnya, melakukan kejahatan perang dengan secara langsung memerintahkan serangan ilegal atau mengetahui kejahatan sedang dilakukan namun tidak mencegahnya.

Para ahli menilai terlalu dini untuk menuduh insiden di Bucha merupakan komando otoritas tinggi Rusia.

Namun jika kekejaman serupa dilakukan di wilayah lain Ukraina, hal itu dapat menunjukkan kebijakan atau arahan dari pejabat tinggi.

Apakah mungkin terjadi trial in absentia?

Sebuah pengadilan internasional menetapkan Pemerintah Myanmar bersalah atas tindak genosida terhadap Rohingya dan warga muslim Myanmar lainnya. Myanmar divonis bersalah oleh dewan hakim Pengadilan Rakyat Permanen (PPT), Jumat (22/9/2017), atas sejumlah bukti yang didapat.
Sebuah pengadilan internasional menetapkan Pemerintah Myanmar bersalah atas tindak genosida terhadap Rohingya dan warga muslim Myanmar lainnya. Myanmar divonis bersalah oleh dewan hakim Pengadilan Rakyat Permanen (PPT), Jumat (22/9/2017), atas sejumlah bukti yang didapat. ((New Straits Times/Bernama))

Kepala Jaksa ICC, Karim Khan, mengatakan pada 28 Februari bahwa dia telah membuka penyelidikan kejahatan perang setelah invasi.

Meskipun Ukraina dan Rusia bukan anggota pengadilan, Ukraina telah menyetujui penyelidikan sejak 2013, termasuk untuk mengusut pencaplokan Krimea.

ICC akan mengeluarkan surat perintah penangkapan jika jaksa dapat menunjukkan "alasan yang masuk akal" bahwa kejahatan perang telah dilakukan.

Namun baik Rusia maupun Ukraina bukanlah anggota ICC dan Moskow tidak mengakui pengadilan, sehingga hampir pasti menolak bekerja sama.

Semua persidangan akan ditunda sampai seorang terdakwa ditangkap, karena ICC tidak dapat mengadili seseorang "in absentia" atau tidak ditahan secara fisik.

ICC masih bisa menyelidiki dan mengeluarkan surat perintah penangkapan.

Selain ICC, pengadilan terpisah dapat dibentuk seperti saat mengadili kejahatan perang di Balkan pada awal 1990-an dan genosida Rwanda 1994.

Tidak mungkin pengadilan akan mengadakan persidangan tanpa terdakwa dalam tahanan, karena persidangan "in absentia" tidak dianggap dalam hukum internasional, kata Rebecca Hamilton, seorang profesor hukum di American University.

Baca juga: Ukraina Tertarik Lakukan Investigasi Transparan atas Kejahatan Perang Rusia

Baca juga: FAKTA Dugaan Pembantaian Warga di Bucha, Ada 300 Mayat Ditemukan hingga Biden Minta Putin Diadili

Berapa lama waktu yang dibutuhkan?

Halaman
123
Sumber: TribunSolo.com
Rekomendasi untuk Anda
AA

Berita Terkini

© 2025 TribunNews.com, a subsidiary of KG Media. All Right Reserved