Perdana Menteri Pakistan Tuduh Amerika Serikat Dalang di Balik Desakan Perubahan Rezim di Negaranya

Laporan Wartawan Tribunnews, Larasati Dyah Utami

TRIBUNNEWS.COM, ISLAMABAD - Perdana Menteri Pakistan Imran Khan pada Sabtu (2/4/2022) mengatakan langkah untuk menggulingkannya dari jabatannya adalah upaya perubahan rezim yang didukung Amerika Serikat.

Dilansir Bangkok Post, Khan menghadapi mosi tidak percaya di majelis rendah Parlemen pada hari Minggu dan sebagian besar pengamat percaya dia dalam bahaya kalah.

Dia mengatakan kepada sekelompok wartawan asing bahwa langkah untuk menggulingkan dirinya adalah campur tangan terang-terangan dalam politik domestik Amerika Serikat.

Khan juga berselisih dengan tentara negaranya, setelah bentrok dengan jenderal senior yang menjabat sebelumnya karena promosi.

Panglima Angkatan Darat Jenderal Qamar Javed Bajwa mengatakan negaranya berusaha untuk memperluas hubungannya dengan Washington.

Baca juga: India Tak Sengaja Tembakkan Rudal ke Pakistan, Diduga karena Kesalahan Teknis

Pernyataan ini diucapkan Javed, sehari setelah Islamabad memprotes kedutaan AS atas dugaan campur tangan dalam urusan internalnya.

Amerika Serikat telah membantah klaim Khan bahwa mereka berusaha untuk menggulingkan pemerintahannya.

Dalam pidato yang disiarkan televisi pada Kamis malam, Khan menyebut AS sebagai negara di balik sebuah surat ancaman yang ia gembar-gemborkan setelah sekutu-sekutu penting meninggalkannya.

Dia mengatakan itu adalah bukti konspirasi internasional untuk menggulingkannya, meskipun dia belum merilis dokumen itu secara terbuka.

Dalam perkembangan terpisah, Kementerian Luar Negeri Pakistan mengatakan pergerakan yang diperlukan telah dilakukan dan Komite Keamanan Nasional negara itu, yang mencakup pemimpin sipil dan militer terkemuka, menyebut dugaan campur tangan itu sebagai hal yang tidak dapat diterima.

Baca juga: Pakistan Tetap Berteman dengan Rusia demi Amankan Pasokan Gandum dan Gas

"Untuk negara merdeka, pesan seperti ini yang tampaknya menentang perdana menteri sebenarnya bertentangan dengan bangsa kita," kata Khan dalam pidatonya, Kamis lalu.

Namun, juru bicara Departemen Luar Negeri AS Ned Price mengatakan tuduhan itu tidak benar.

“Kami mengikuti perkembangan di Pakistan, dan kami menghormati, kami mendukung proses konstitusional Pakistan dan supremasi hukum,” katanya.

Khan berjuang untuk mendapatkan kembali dukungan setelah media lokal mengatakan lawan-lawannya telah menarik 196 anggota parlemen ke pihak mereka, jauh di atas 172 yang dibutuhkan di Majelis Nasional untuk kembali memilih mantan bintang kriket itu.

Baca juga: Rusia-Ukraina Memanas, PM Pakistan akan Bertemu Putin