Selangkah Lagi Rusia Menyerbu Ukraina, Apa yang Bisa Dilakukan Amerika dan Sekutunya?

TRIBUNNEWS.COM, MOSKOW - Pencitraan satelit selama 24 jam terakhir menunjukkan sejumlah pasukan dan perlengkapan militer baru diberangkatkan dari sebelah barat Rusia, dan lebih dari 100 kendaraan di pangkalan udara di Belarus, dekat perbatasan Ukraina.

Seperti diketahui, Presiden Rusia Vladimir Putin memerintahkan pengerahan pasukan ke dua wilayah yang memisahkan diri di Ukraina timur, yakni Donetsk dan Luhansk setelah mengakui mereka merdeka pada Senin (21/2/2022).

Keputusan ini dianggap bisa mempercepat krisis yang dikhawatirkan Barat dapat memicu perang besar.

Seorang saksi mata Reuters melihat tank dan perangkat militer lainnya bergerak melalui kota Donetsk yang dikuasai separatis setelah Putin mengeluarkan dekrit yang isinya mengakui kemerdekaan wilayah pecahan Ukraina itu dan mengatakan kepada kementerian pertahanan Rusia untuk mengirim pasukan untuk "menjaga perdamaian".

Langkah itu mengundang kecaman AS dan Eropa dan janji sanksi baru meskipun tidak jelas apakah itu langkah besar pertama Putin menuju serangan skala penuh di Ukraina yang telah diperingatkan oleh pemerintah Barat selama berminggu-minggu.

Seorang pejabat senior AS mengatakan pengerahan pasukan ke kantong-kantong yang memisahkan diri yang sudah dikendalikan oleh separatis yang setia kepada Moskwa belum merupakan "invasi lebih lanjut" yang akan memicu sanksi paling keras, tetapi kampanye militer yang lebih luas bisa datang kapan saja.

Dapat izin parlemen

Di sisi lain, Presiden Vladimir Putin dikabarkan justru mendapat lampu hijau dari Majelis Tinggi Parlemen Rusia pada Selasa (22/2) untuk mengerahkan militer ke dua wilayah yang dikuasai separatis di Ukraina Timur, untuk apa yang dikatakan sebagai misi "penjaga perdamaian".

Mengobarkan krisis dengan Barat, anggota Majelis Tinggi Parlemen Rusia memberikan suara setuju setelah Putin meminta izin untuk mengerahkan pasukan ke luar negeri.

Langkah itu setelah Moskow mengakui kemerdekaan dua wilayah di Ukraina Timur pada Senin (21/2).

Keputusan itu segera berlaku, menurut anggota Parlemen Andrei Klishas.

"Dengan menyetujui penggunaan angkatan bersenjata di luar negeri, kami menganggap mereka akan menjadi pasukan penjaga perdamaian, pasukan yang dirancang untuk menjaga perdamaian dan stabilitas di republik (yang memproklamirkan diri di Ukraina Timur)," kata Valentina Matvienko, Ketua Majelis Tinggi Parlemen Rusia, seperti dikutip Reuters.

Ketika anggota Parlemen Rusia bertemu untuk membahas rencana pengerahan militer tersebut, Kremlin mengumumkan, Putin telah meratifikasi perjanjian persahabatan dengan Republik Rakyat Donetsk dan Republik Rakyat Lugansk yang memisahkan diri di Ukraina Timur.

Rusia mengatakan, ratifikasi perjanjian tersebut memungkinkannya untuk membangun pangkalan militer di kedua wilayah itu, mengerahkan pasukan, menyetujui postur pertahanan bersama, dan memperketat integrasi ekonomi.

Sementara seorang saksi mata kepada Reuters mengatakan, melihat barisan kendaraan militer termasuk tank pada Selasa (22/2) pagi di pinggiran Donetsk, ibu kota salah satu dari dua wilayah yang memisahkan diri di Ukraina Timur.