Krisis Myanmar
Setahun Junta Militer Kudeta Myanmar, Indonesia Beri Pernyataan
Indonesia memberikan pernyataan setelah satu tahun junta militer mengambilalih pemerintahan di Myanmar dari pemimpin de facto Myanmar, Aung San Suu K
lihat foto
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Indonesia memberikan pernyataan setelah satu tahun junta militer mengambilalih pemerintahan di Myanmar dari pemimpin de facto Myanmar, Aung San Suu Kyi yang ditangkap oleh militer Myanmar pada 1 Februari 2021 lalu.
Kementerian Luar Negeri Indonesia, lewat pernyataannya hari Selasa (1/1/2022) pada poin pertama menyatakan Indonesia mengecam tindakan tersebut.
Perserikatan Bangsa di Asia Tenggara (ASEAN) bahkan telah mengulurkan bantuan melalui 5 poin konsensus (5PC) yang menjadi hasil dari pertemuan para pemimpin ASEAN di Jakarta, April tahun 2021.
Kendati hingga saat ini belum ada kemajuan yang signifikan dari implementasi 5 poin konsensus tersebut.
"Sebagai keluarga, ASEAN telah mengulurkan bantuan, melalui 5 poin konsensus. Sangat disayangkan, sampai saat ini tidak terdapat kemajuan signifikan terhadap pelaksanaan 5PC," tulis pernyataan Indonesia.
Baca juga: Setahun Setelah Kudeta, Nasib Myanmar Semakin Tidak Menentu
Indonesia mendesak agar militer Myanmar dapat segera menindaklanjuti 5PC.
Termasuk untuk segera memberikan akses kepada Utusan Khusus ASEAN untuk dapat memulai kerjanya sesuai mandat para pemimpin ASEAN melalui 5PC.
Indonesia juga berkomitmen untuk terus memberikan bantuan dan perhatian pada keselamatan dan kesejahteraan rakyat Myanmar.
Indonesia juga menghargai dukungan dunia internasional terhadap 5PC ASEAN.
