Kantor Dalam Negeri Inggris Mundur dalam Kasus Pencari Suaka Suriah

Seorang juru bicara Home Office sebelumnya kepada DW dalam sebuah pernyataan mengatakan, bahwa mereka tidak mengomentari kasus individu, seraya menambahkan bahwa "semua aplikasi suaka dipertimbangkan berdasarkan manfaat masing-masing berdasarkan kasus perkasus dan sejalan dengan kebijakan yang diterbitkan saat ini,”

Preseden berbahaya?

Jika pihak berwenang Inggris memutuskan untuk mengenbalikan warga Suriah ke daerah yang mereka anggap aman, itu bisa memiliki implikasi yang luas.

"Pertama, pihak berwenang Suriah dan sekutunya akan menggunakan ini untuk berpura-pura bahwa Suriah aman bagi semua pengungsi. Negara-negara penerima pengungsi seperti Turki, Yordania dan Lebanon dikhawatirkan akan menggunakan ini sebagai pernyataan bahwa aman bagi pengungsi untuk kembali, padahal tidak. Negara lain akan merasa lebih nyaman dalam mengadopsi garis Inggris dan Denmark. Sebagian besar negara Eropa membutuhkan sedikit alasan dalam iklim anti-imigrasi ini untuk mempersulit klaim suaka,” kata Turkmani.

Pada tahun 2020, Denmark menyatakan ibu kota Suriah, Damaskus aman. Sejak itu pihak berwenang telah mencabut atau tidak memperbarui izin tinggal Denmark bagi ratusan warga Suriah dari wilayah itu. Swedia telah mengadopsi kebijakan serupa.

Meskipun pihak berwenang Inggris tampaknya mundur dalam contoh kasus ini, menyoroti garis keras yang dilakukan Patel dalam upaya imigrasi dan suaka untuk melawan kritik bahwa dia tidak melakukan tindakan cukup khusus untuk menghentikan kapal-kapal pengungsi yang datang dari Prancis.

"Kasus ini bisa membuatnya terlihat tangguh di mata para kritikus yang menunjukkan bahwa dia siap untuk menindak aplikasi suaka serta imigrasi. Suasana di Inggris sayangnya tetap sangat anti-imigrasi seperti yang kita lihat dalam referendum Brexit, dan terlalu banyak orang tidak mengerti perbedaan antara pencari suaka dan imigran lainnya,” kata Turkmani.

rw/pkp (guardian, DW)