Urgensi Vaksinasi COVID-19 ke Masyarakat Adat Terkendala KTP
Dari sekitar 17 juta warga adat, kurang dari 1% yang sudah divaksin. Tidak adanya KTP jadi kendala birokrasi di tengah urgensi pandemi…
Jika masyarakat adat tinggal di daerah terpencil, pemerintah perlu proaktif dengan mengirimkan petugas kesehatan ke kampung adat untuk memvaksinasi mereka, bukan justru menunggu dan mengharapkan mereka datang berbondong-bondong berjalan kaki berhari-hari menuju ke tempat vaksin karena ini bisa menciptakan kerumunan baru di dalam perjalanan.
Menurut Devi, pendekatan jemput bola juga perlu dilakukan terhadap masyarakat-masyarakat adat yang selalu menutup diri dari aktivitas dunia luar, seperti Badui Dalam, Kajang Dalam, dan Tobelo Dalam.
"(Untuk mendekati masyarakat adat yang secara khusus mengisolasi dirinya) diperlukan cara-cara khusus, yakni cara-cara yang pendekatannya harus sensitif dengan budaya yang ada di masyarakat," ujarnya.
Sosiolog: masyarakat adat butuh pendekatan khusus
Senada dengan Devi Anggraini, Daisy Indira Yasmine, sosiolog dari Universitas Indonesia, setuju bahwa masyarakat adat sebaiknya tidak perlu menunjukkan KTP sebagai syarat untuk mendapatkan akses vaksinasi.
"Harus ada pendekatan khusus (untuk masyarakat adat). Tidak boleh sama rata. Perlu diingat bahwa virus corona tidak mengenal KTP. Setiap manusia bisa terinfeksi, dan orang lain kemudian bisa tertular," kata Daisy kepada DW Indonesia.
Ia mengingatkan pemerintah bahwa masyarakat adat merupakan bagian dari Indonesia. Karena akar masalahnya ialah penyebaran virus yang semakin tak terkendali, pemerintah sebaiknya perlu fokus pada upaya memvaksinasi masyarakat adat untuk melindungi mereka, bukan mempersoalkan hal-hal yang bersifat administratif seperti KTP.
Daisy berpendapat bahwa pemerintah juga perlu menjalin kerja sama dengan aktor nonnegara seperti AMAN karena organisasi sipil ini bisa menjadi agensi yang dapat menjembatani komunikasi, kerja sama, dan negosiasi antara pemerintah dan masyarakat adat. "Dialog sangat dibutuhkan."
Pemerintah, misalnya, bisa mengajak AMAN dalam mendistribusikan vaksin sehingga pemerintah bisa mendapatkan data yang akurat mengenai warga adat sehingga pemerintah tidak salah dalam menentukan lokasi vaksinasi dan menilai siapa saja yang layak masuk dalam kategori rentan dan sangat membutuhkan.
"Anggota AMAN juga bisa menjadi pendamping yang tugasnya ialah menjelaskan ke masyarakat adat tentang apa itu virus corona dan seberapa penting vaksinasi," kata Daisy. "Mereka belum tentu loh paham hal tersebut. (Tenaga kesehatan) tidak boleh tiba-tiba datang ke kampung adat dan kemudian langsung suntik." (ae)
