Afrika Selatan Usulkan untuk Melegalkan Wanita Nikahi Banyak Pria, Ditentang Banyak Pihak

TRIBUNNEWS.COM - Usulan untuk mengizinkan wanita menikahi lebih dari satu pria menuai kontroversi di Afrika Selatan.

Dilansir Independent, legalisasi poliandri diusulkan dalam bentuk green paper, atau dokumen konsultasi kebijakan, yang dipublikasikan oleh Departemen Dalam Negeri.

Usulan tersebut merupakan bagian dari langkah pemerintah untuk mereformasi UU Perkawinan.

Namun, usulan poliandri itu mengecewakan banyak pihak, termasuk kelompok konservatif dan kelompok agama.

Poligami, di mana seorang pria memiliki lebih dari satu istri, diperbolehkan di Afrika Selatan.

Baca juga: MenPAN RB Ungkap Banyak Kasus Poliandri, Bagiamana Aturan ASN Wanita Punya Suami Lebih dari Satu?

Baca juga: Oknum ASN Perempuan di Kudus Terlibat Perselingkuhan, Kepala BKPP Kudus: Lebih Parah dari Poliandri

Namun, Kenneth Meshoe, yang merupakan pemimpin oposisi Partai Demokrat Kristen Afrika (ACDP), menyebut masyarakat akan hancur jika "hak pernikahan yang sama" diberlakukan kepada perempuan.

Beberapa selebriti juga berbicara tentang proposal itu.

Bintang reality TV Musa Mseleku, yang memiliki empat istri dan tampil dalam program tentang keluarga poligaminya, mengatakan kepada BBC:

"Ini akan menghancurkan budaya Afrika."

"Bagaimana dengan anak-anak dari orang-orang itu? Bagaimana mereka mengetahui identitas mereka?"

"Wanita sekarang tidak bisa mengambil peran pria."

"Itu tidak pernah terdengar."

"Akankah wanita itu sekarang membayar lobola [harga pengantin] untuk pria itu?"

"Akankah pria itu diharapkan untuk mengambil nama keluarganya?"

Profesor Collis Machoko, seorang akademisi yang telah mempelajari subjek tersebut, mengatakan kepada BBC bahwa keberatan terhadap usulan tersebut adalah tentang "kontrol".

Baca juga: Pemerintah Izinkan PNS Pria Berpoligami, PNS Wanita Dilarang Poliandri

Baca juga: Jennifer Dunn Bantah Poliandri, Tunjukkan Bukti saat Ditalak hingga Pernikahan dengan Faisal Harris

Dia menambahkan, "Masyarakat Afrika tidak siap untuk kesetaraan gender yang sejati."

"Kami tidak tahu apa yang harus dilakukan dengan wanita yang tidak dapat kami kendalikan."

Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Aaron Motsoaledi mengatakan perdebatan itu telah berubah menjadi perang kata-kata.

Dia menambahkan green paper bukanlah kebijakan resmi pemerintah.

Ia justru mendorong orang untuk terlibat dalam perdebatan tentang topik yang diangkat.

"Isu ini hanya mengartikulasikan kemungkinan opsi kebijakan atau proposal yang didasarkan pada masukan yang diterima dari para pemangku kepentingan selama dialog menteri. Usulan-usulan ini akan menjadi sasaran pengawasan publik," tambahnya.

Afrika Selatan memiliki waktu hingga akhir Juni untuk mengomentari proposal tersebut.

(Tribunnews.com, Tiara Shelavie)

Berita lainnya dari Afrika Selatan