Jumat, 3 Oktober 2025

Krisis Myanmar

PBB: Sejak Kudeta, Militer Myanmar Telah Membunuh Sekira 70 Orang

Utusan khusus PBB mengecam militer Myanmar atas pembunuhan sekira 70 orang sejak protes anti-kudeta meletus pada 1 Februari 2021 kemarin.

Government of Thailand
Jenderal Prayuth Chantra-Ocha, pemimpin junta militer Thailand. Terbary, PBB: Sejak Kudeta, Militer Myanmar Telah Membunuh Sekira 70 Orang 

Militer membenarkan kudeta tersebut dengan mengatakan pemilu yang dimenangkan oleh partai Liga Nasional untuk Demokrasi Aung San Suu Kyi, dinodai oleh penipuan - sebuah pernyataan yang ditolak oleh komisi pemilihan.

Dalam putaran terakhir bentrokan berdarah antara pasukan keamanan dan pengunjuk rasa pada Kamis, setidaknya tujuh orang tewas .

Baca juga: Dewan Keamanan PBB Kutuk Tindakan Kekerasan Terhadap Demonstran di Myanmar

Seorang pengunjuk rasa memegang poster yang menampilkan kepala angkatan bersenjata Myanmar Jenderal Senior Min Aung Hlaing selama demonstrasi menentang kudeta militer di Yangon pada 9 Maret 2021.
Seorang pengunjuk rasa memegang poster yang menampilkan kepala angkatan bersenjata Myanmar Jenderal Senior Min Aung Hlaing selama demonstrasi menentang kudeta militer di Yangon pada 9 Maret 2021. (STR / AFP)

Perlu Bantuan

Pekan lalu, Andrews mendesak Dewan Keamanan PBB untuk kembali memberlakukan embargo senjata dan menyasar kembali sanksi militer Myanmar.

Dewan Keamanan, yang termasuk pendukung tradisional utama Myanmar, China, tidak mengindahkan seruan itu.

Andrews menegaskan bahwa rakyat Myanmar membutuhkan "tidak hanya kata-kata dukungan tetapi juga tindakan yang mendukung."

"Mereka membutuhkan bantuan komunitas internasional sekarang," katanya.

Baca juga: Amnesty: Junta Militer Myanmar Gunakan Taktik Pertempuran Lumpuhkan Demonstran

Andrews menyarankan negara-negara harus menemukan cara untuk memihak Dewan Keamanan yang terus-menerus diblokir dan menjatuhkan sanksi terkoordinasi.

"Keengganan beberapa negara untuk bertindak seharusnya tidak menghalangi tindakan terkoordinasi dari mereka yang ada," katanya.

Dia menyerukan pembentukan "Koalisi untuk Rakyat Myanmar" darurat untuk mengoordinasikan sanksi dan embargo senjata, dan juga berusaha untuk mengadili pejabat keamanan senior Myanmar di bawah yurisdiksi universal.

(Tribunnews.com/Andari Wulan Nugrahani)

Sumber: TribunSolo.com
Rekomendasi untuk Anda
AA

Berita Terkini

© 2025 TribunNews.com, a subsidiary of KG Media. All Right Reserved