Kamis, 2 Oktober 2025

Krisis Myanmar

Joe Biden: AS akan Jatuhkan Sanksi kepada Para Pemimpin Militer di Myanmar

Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden pada Rabu (10/2/2021) mengatakan, Washington akan menjatuhkan sanksi terhadap para pemimpin militer Myanmar.

MANDEL NGAN/AFP
Presiden AS Joe Biden bersiap untuk menandatangani perintah eksekutif tentang perawatan kesehatan yang terjangkau di Kantor Oval Gedung Putih di Washington, DC, pada 28 Januari 2021. Perintah tersebut termasuk membuka kembali pendaftaran di Undang-Undang Perawatan Terjangkau federal. 

"Orang-orang Burma (Myanmar) membuat suara mereka didengar dan dunia menyaksikan," kata Biden.

"Kami akan siap untuk menerapkan tindakan tambahan, dan kami akan terus bekerja dengan mitra internasional kami untuk mendesak negara lain untuk bergabung dengan kami dalam upaya ini," tambah Biden.

Baca juga: Krisis Myanmar: Wanita Ditembak di Kepala, Dokter Sebut Dia Kehilangan Fungsi Otak

Dalam file foto yang diambil pada 19 Juli 2018 ini, Kepala Jenderal Senior Myanmar Min Aung Hlaing, panglima tertinggi angkatan bersenjata Myanmar, datang untuk memberikan penghormatan kepada pahlawan kemerdekaan Myanmar Jenderal Aung San dan delapan orang lainnya yang dibunuh pada tahun 1947, selama sebuah upacara untuk memperingati 71 tahun Hari Martir di Yangon. Militer Myanmar merebut kekuasaan dalam kudeta tak berdarah pada 1 Februari 2021, menahan pemimpin yang terpilih secara demokratis Aung San Suu Kyi saat memberlakukan keadaan darurat satu tahun.
Dalam file foto yang diambil pada 19 Juli 2018 ini, Kepala Jenderal Senior Myanmar Min Aung Hlaing, panglima tertinggi angkatan bersenjata Myanmar, datang untuk memberikan penghormatan kepada pahlawan kemerdekaan Myanmar Jenderal Aung San dan delapan orang lainnya yang dibunuh pada tahun 1947, selama sebuah upacara untuk memperingati 71 tahun Hari Martir di Yangon. Militer Myanmar merebut kekuasaan dalam kudeta tak berdarah pada 1 Februari 2021, menahan pemimpin yang terpilih secara demokratis Aung San Suu Kyi saat memberlakukan keadaan darurat satu tahun. (Ye Aung THU / AFP)

Perhatian Internasional Terhadap Kudeta Myanmar

Perhatian internasional telah meningkat tentang kudeta militer di Myanmar.

Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa mengeluarkan pernyataan pada tanggal 4 Februari, mengungkapkan keprihatinan yang mendalam atas pernyataan keadaan darurat yang diberlakukan di Myanmar oleh militer.

Pda 2 Februari, Biden telah menyerukan para pemimpin kudeta militer untuk melepaskan kendali dan membebaskan para pemimpin politik yang ditahan.

Saat itu, Biden mengancam akan menjatuhkan sanksi kepada mereka yang bertanggung jawab atas kudeta tersebut.

Biden mendapat dukungan bipartisan di antara Partai Republik dan Demokrat di Kongres AS untuk sanksi tersebut.

Dia mengatakan telah berkonsultasi dengan pemimpin Senat Republik Mitch McConnell tentang langkah-langkah yang harus diambil AS.

"Saya telah didorong selama seminggu terakhir oleh upaya diplomatik yang dilakukan oleh pemerintah untuk menunjukkan kecaman Amerika Serikat atas serangan mencolok militer (Myanmar) terhadap hak-hak politik," kata McConnell pada 8 Februari.

"Sudah waktunya untuk menindaklanjuti dengan biaya yang berarti bagi mereka yang membantu dan mendukung demokrasi Burma yang mati lemas," kata McConnell.

(Tribunnews.com/Andari Wulan Nugrahani)

Sumber: TribunSolo.com
Rekomendasi untuk Anda
AA

Berita Terkini

© 2025 TribunNews.com, a subsidiary of KG Media. All Right Reserved