Krisis Myanmar
Nasib Aung San Suu Kyi: dari Kudeta, Dugaan Kecurangan Pemilu hingga Didakwa Langgar UU Ekspor-Impor
Militer Myanmar mengatakan pihaknya melakukan penahanan terhadap para pemimpin senior pemerintah sebagai tanggapan atas dugaan kecurangan pemilu.
lihat foto
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Srihandriatmo Malau
TRIBUNNEWS.COM, NAYPYTAW - Militer Myanmar mengkudeta pemerintah sah dari tangan pemimpin de-facto hasil pemilu Aung San Suu Kyi, Senin (1/2/2021) lalu.
Suu Kyi dan para pemimpin senior partai Liga Demokrasi (NLD) turut ditahan militer Myanmar saat itu. Presiden Myanmar Win Myint juga ikut ditahan.
Reuters melaporkan, Senin (1/2/2021), Aung San Suu Kyi dan elite partai Liga Demokrasi ditahan dalam penggerebekan dini hari oleh militer Mynmar.
Militer Myanmar mengatakan pihaknya melakukan penahanan terhadap para pemimpin senior pemerintah sebagai tanggapan atas dugaan kecurangan pemilihan umum tahun lalu.
"Militer mengatakan telah melakukan penahanan sebagai tanggapan atas kecurangan pemilu," jelas militer Myanmar, seperti dilansir Reuters, Senin (1/2/2021).
Namun pada Rabu (3/2/2021), Polisi Myanmar malah mengajukan sejumlah tuntutan terhadap pemimpin pemerintahan yang digulingkan Aung San Suu Kyi dalam kudeta militer, Senin (1/2/2021).
Baca juga: Pengungsi Rohingya Tak Merasa Prihatin pada Aung San Suu Kyi Terkait Kudeta Militer di Myanmar
Berdasarkan dokumen Kepolisian, Suu Kyi didakwa melanggar atas pelanggaran Undang-Undang ekspor-impor dan kepemilikan perangkat alat komunikasi, walkie-talkie.
Untuk itu Kepolisian Myanmar melakukan penahanan terhadap Suu Kyi hingga 15 Februari 2021, menurut dokumen polisi seperti dilansir Reuters, Rabu (3/2/2021).
Dokumen dari kantor polisi di ibu kota Naypyitaw mengatakan para perwira militer yang menggeledah kediaman Suu Kyi telah menemukan radio genggam walkie-talkie yang diimpor secara ilegal dan digunakan tanpa izin.
Setelah terjadi kudeta, militer menyerahkan kekuasaan kepada komandannya, Jenderal Min Aung Hlaing, dan memberlakukan keadaan darurat selama setahun.
Min Aung Hlaing mengatakan dalam pertemuan pertama pemerintahan barunya pada hari Selasa bahwa tidak dapat dihindari militer harus mengambil kekuasaan setelah protes atas dugaan kecurangan pemilu tahun lalu ditolak.
"Pemilu dan penanggulangan Covid-19 menjadi prioritas junta," katanya.
Dia sebelumnya menjanjikan pemilu yang bebas dan adil dan serah terima kekuasaan kepada pemenang, tetapi tanpa memberikan jangka waktu.
Komisi pemilihan telah menolak klaim kecurangan.
Untuk memperkuat kekuasaannya, junta militer membentuk Dewan Pemerintahan Baru termasuk delapan jenderal dan dipimpin oleh Panglima Aangkatan Bersenjata Jenderal Min Aung Hlaing.
Kudeta ini menyerupai massa ketika Myanmar di bawah kepemimpinan diktator selama hampir setengah abad hingga 2011.
Penerima Nobel Perdamaian Suu Kyi, nmasih tetap dalam penahanan meskipun ada panggilan internasional agar dibebaskan segera.
Seorang pejabat NLD mengatakan Suu Kyi menjadi tahanan rumah di ibukota Naypyidaw dan dalam kondisi sehat.
Dalam protes publik terbesar terhadap kudeta sejauh ini, orang-orang di pusat komersial Kota Yangon meneriakkan "kejahatan hilang" dan menggedor panci logam pada Selasa (2/2/2021) malam dalam gerakan tradisional untuk mengusir karma jahat atau buruk.
Kudeta ini menandai kedua kalinya militer menolak untuk mengakui kemenangan pemilu yang dimenangkan NLD, setelah juga menolak hasil jajak pendapat tahun 1990 yang dimaksudkan untuk membuka jalan bagi pemerintahan multi-partai.
Setelah protes massa yang dipimpin oleh biksu Buddha pada tahun 2007, para jenderal memutuskan jalan kompromi.
NLD berkuasa setelah pemilu 2015 di bawah konstitusi yang menjamin militer berperan dalam pemerintahan, termasuk beberapa kementerian utama, dan veto yang efektif tentang reformasi konstitusional.
Kepala hak asasi manusia PBB Michelle Bachelet mengatakan setidaknya 45 orang telah ditahan militer Myanmar.
Baca juga: Polisi Myanmar Dakwa Suu Kyi Langgar UU Ekspor-Impor
Sebuah video yang diposting ke Facebook menunjukkan penangkapan anggota parlemen regional Pa Pa Han.
Suaminya memohon kepada orang-orang dengan pakaian militer berdiri di luar gerbang.
Seorang anak kecil terlihat menempel di dadanya dan meratap.
Pasukan dan polisi anti huru-hara berdiri di Yangon di mana penduduk berbondong-bondong ke pasar untuk menimbun persediaan dan yang lain berbaris di ATM untuk menarik uang tunai.
Bank menangguhkan layanan tetapi mengatakan mereka akan membuka kembali mulai Selasa (2/2/2021).
Penahanan itu muncul setelah berhari-hari ketegangan antara pemerintah sipil dan militer terjadi setelah pemilu terbaru, di mana partai Suu Kyi memenangkan 83 persen suara.
Pengambilalihan tentara akan menempatkan Myanmar "kembali di bawah kediktatoran", kata pernyataan yang telah ditulis sebelumnya di Facebook seperti mengutip Suu Kyi.
"Saya mendesak orang-orang untuk tidak menerima ini, untuk menanggapi dan dengan sepenuh hati untuk memprotes kudeta oleh militer," katanya.
Reuters tidak dapat menghubungi pejabat NLD mana pun untuk mengkonfirmasi kebenaran pernyataan tersebut.
Para pendukung militer merayakan kudeta melalui Yangon dengan truk pickup dan melambaikan bendera nasional.
"Hari ini adalah hari di mana orang-orang bahagia," kata salah seorang biksu nasionalis kepada kerumunan orang dalam video yang dipublikasikan di Facebook.
Aktivis demokrasi dan pemilih NLD merasa ngeri dan marah.
Empat kelompok pemuda mengutuk kudeta itu dalam pernyataan dan berjanji untuk "berdiri bersama rakyat" tetapi tidak mengumumkan tindakan spesifik.
"Negara kami adalah burung yang baru saja belajar terbang. Tetapi sekarang tentara mematahkan sayap kami," kata aktivis mahasiswa Si Thu Tun.
Pemimpin senior NLD Win Htein mengatakan dalam sebuah postingan Facebook pengambilalihan kekuasaan oleh panglima angkatan bersenjata menunjukkan ambisinya daripada kepedulian terhadap negara.(Reuters/AP/AFP/BBC/Channel News Asia)
