Kelompok Taliban dan Pemerintah Afghanistan Capai Kesepakatan Penting  

TRIBUNNEWS.COM, KABUL - Perwakilan pemerintah Afghanistan dan kelompok Taliban mengatakan mereka telah mencapai kesepakatan awal untuk melanjutkan pembicaraan damai.

Ini merupakan kesepakatan tertulis pertama mereka di antara mereka selama 19 tahun perang berkecamuk di Afghanistan.

Kesepakatan dicapai Rabu (2/12/2020) itu menjabarkan jalan ke depan yang akan dilanjutkan diskusi lebih intensif di antara para pihak.

Ini terobosan karena akan memungkinkan para negosiator beralih ke masalah yang lebih substantif, termasuk pembicaraan gencatan senjata.

"Prosedur pembukaan negosiasi telah diselesaikan dan mulai sekarang, negosiasi dimulai sesuai agenda," kata Nader Nadery, anggota tim negosiasi pemerintah Afghanistan, kepada Reuters.

Juru bicara Taliban mengkonfirmasi hal yang sama di Twitter. "Sebuah komite kerja bersama ditugaskan untuk menyiapkan rancangan topik untuk agenda (pembicaraan damai)," kata pernyataan bersama dari kedua belah pihak.

Juru bicara Presiden Afghanistan Ashraf Ghani, Sediq Sediqqi, mengatakan di Twitter, menjelaskan lebih lanjut soal ini.

"(Perjanjian) adalah langkah maju untuk memulai negosiasi tentang masalah utama, termasuk gencatan senjata komprehensif sebagai tuntutan utama rakyat Afghanistan," cuitnya.

Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo mengucapkan selamat kepada kedua belah pihak atas ketekunan dan kemauan mereka menemukan kesamaan di antara jurang perbedaan.

Ia menambahkan Amerika Serikat akan bekerja keras dengan semua pihak dalam mengejar pengurangan kekerasan dan gencatan senjata yang serius.

Perwakilan Khusus AS untuk Rekonsiliasi Afghanistan, Zalmay Khalilzad, mengatakan kedua belah pihak telah menyetujui perjanjian sepanjang tiga halaman itu.

Isi perjanjian awal itu mengatur aturan dan prosedur untuk negosiasi mereka pada peta jalan politik dan gencatan senjata yang komprehensif.

Batu Loncatan Menuju Perdamaian Permanen

Kesepakatan itu muncul setelah diskusi berbulan-bulan di Doha, ibu kota Qatar, dalam negosiasi yang didorong AS.

Di Afghanistan, kedua belah pihak masih berperang, dengan serangan Taliban terhadap pasukan pemerintah terus berlanjut.

Taliban telah menolak menyetujui gencatan senjata selama tahap awal pembicaraan, meskipun ada seruan dari Negara-negara barat dan berbagai lembaga.

Utusan PBB untuk Afghanistan Deborah Lyons menyambut baik perkembangan positif itu. Ia mengatakan,  terobosan ini harus menjadi batu loncatan mencapai perdamaian rakyat Afghanistan.

Bulan lalu, kesepakatan yang dicapai antara Taliban dan negosiator pemerintah ditahan pada menit terakhir setelah Taliban menolak pembukaan dokumen tersebut karena menyebutkan nama pemerintah Afghanistan.

Taliban menolak menyebut tim negosiasi Afghanistan sebagai perwakilan pemerintah Afghanistan, karena mereka menentang keabsahan pemerintahan yang dipimpin Presiden Ashraf Ghani.

Seorang diplomat Uni Eropa yang mengetahui proses tersebut mengatakan kepada Reuters, kedua belah pihak telah menyimpan beberapa masalah yang diperdebatkan untuk ditangani secara terpisah.

"Kedua belah pihak juga tahu kekuatan barat kehilangan kesabaran, sehingga kedua belah pihak tahu mereka harus bergerak maju," kata diplomat itu yang tidak mau disebutkan namanya.

Dalam sebuah pernyataan Rabu, Kementerian Luar Negeri Pakistan menyambut baik perjanjian tersebut dan mengatakan itu adalah langkah maju yang signifikan.

“Ini perkembangan penting hasil negosiasi intra-Afghanistan, yang kita semua harapkan,” kata Kemenlu Pakistan.

Taliban digulingkan dari kekuasaan pada 2001 oleh pasukan pimpinan AS. Pemerintah yang didukung AS memegang kekuasaan di Afghanistan sejak itu.

Namun kelompok Taliban memiliki kendali atas wilayah yang luas di negara itu. Kelompok radikal juga memiliki kantong-kantong kekuasaan tersendiri.

Berdasarkan kesepakatan Februari antara AS dan Taliban, pasukan AS dan koalisi akan meninggalkan Afghanistan pada Mei 2021.

Taliban memberi jaminan keamanan. Presiden AS Donald Trump berupaya mempercepat penarikan, meskipun ada kritik internal.

Dia ingin melihat semua tentara Amerika pulang sebelum Natal 2020, untuk mengakhiri perang terpanjang di luar negaranya bagi AS.

Menteri Luar Negeri Jerman Heiko Maas pada memperingatkan NATO agar tidak menarik pasukan sebelum waktunya.(Tribunnews.com/Aljazeera/xna)