Donald Trump Relakan Transisi Presiden Baru, Apa Respons Tim Joe Biden?

TRIBUNNEWS.COM - Presiden petahana AS, Donald Trump, menerima transisi formal untuk presiden terpilih, Joe Biden, agar segera menjabat.

Presiden Trump mengatakan dia merekomendasikan badan federal utama untuk 'melakukan apa yang perlu dilakukan', sebagaimana dilaporkan BBC.

Bahkan ucapan ini dia lontarkan di tengah perjuangannya menggugat hasil pemilu.

Administrasi Layanan Umum (GSA) mengatakan pihaknya mengakui Biden sebagai 'pemenang yang jelas'.

Sebelumnya, kemenangan Joe Biden makin jelas saat negara bagian Michigan secara resmi mengumumkan keunggulan Demokrat di sana.

Ini merupakan pukulan telak bagi Donald Trump.

Menyoal rencana transisi, tim Biden menyambut baik itikad itu.

"Keputusan hari ini adalah langkah yang diperlukan untuk mulai mengatasi tantangan yang dihadapi bangsa kita, termasuk mengendalikan pandemi dan ekonomi kita kembali ke jalurnya," bunyi pernyataan tim Biden.

"Keputusan akhir ini merupakan tindakan administratif definitif untuk secara resmi memulai proses transisi dengan badan federal," tambahnya.

Cuitan Trump soal Transisi Joe Biden

Di Twitternya, Trump mencuit, GSA yang mengurus transisi kepresidenan memberi tahun Biden bahwa mereka akan segera memulai proses itu.

Administrator Emily Murphy mengatakan dia menggunakan $6,3 juta sekitar Rp 89,4 miliar dana yang tersedia untuk presiden terpilih.

"Namun demikian, demi kepentingan terbaik Negara kita, saya merekomendasikan agar Emily dan timnya melakukan apa yang perlu dilakukan sehubungan dengan protokol awal, dan telah memberi tahu saya tim untuk melakukan hal yang sama," kata Trump sembari mempertahankan pertarungannya soal hasil pemilu.

Murphy mengaku tidak menerima tekanan dari Gedung Putih soal waktu keputusannya untuk memulai transisi.

"Untuk lebih jelasnya saya tidak menerima arahan untuk menunda keputusan saya," bunyi surat dari Murphy kepada Biden.

"Namun, saya memang menerima ancaman secara online, melalui telepon, dan melalui surat yang ditujukan kepada keselamatan saya, keluarga saya, staf saya, dan bahkan hewan peliharaan saya dalam upaya untuk memaksa saya membuat keputusan ini sebelum waktunya."

"Bahkan dalam menghadapi ribuan ancaman, saya tetap berkomitmen untuk menegakkan hukum," tambahnya.

Murphy menghadapi kritik dari kedua sisi partai politik, baik Republik maupun Demokrat.

Dia dinilai gagal memulai proses transisi presiden lebih cepat, dimana hal ini adalah prosesi rutin yang terjadi antara pemilu dan pelantikan.

Murphy melewatkan tenggat waktu pada Senin yang ditetapkan oleh Demokrat di DPR untuk memberi tahu anggota parlemen tentang penundaan itu.

Perkembangan Gugatan Hukum Trump atas Pemilu

Trump dan sekutunya mengalami serangkaian kekalahan di pengadilan di sejumlah negara bagian utama saat menggugat hasil pemilu.

Tim kampanyenya dilaporkan mencoba meyakinkan anggota parlemen Republik untuk menunjuk pemilih mereka sendiri untuk memilih Trump, bukan Biden, tetapi tidak berhasil.

Di Wisconsin, penghitungan ulang sebagian sedang dilakukan atas permintaan kampanye Trump.

Pejabat pemilu menuduh pendukung Trump menghalangi penghitungan ulang suara negara bagian.

Baca juga: Mengalahkan Trump Adalah Goal Terpenting Masyarakat Amerika kata Tsamara Amany Soal Pilpres AS

Baca juga: Tekanan Terhadap Trump Kini Datang dari Partai Republik

Mereka mengatakan, pengamat Trump dalam beberapa kasus menantang setiap pemungutan suara untuk dengan sengaja memperlambat proses.

Di Pennsylvania, seorang hakim Republik pada Sabtu memutuskan kampanye Trump telah mencoba untuk "mencabut hak hampir tujuh juta pemilih" tanpa bukti nyata.

Pengacara presiden sekarang telah mengajukan banding ke Pengadilan Banding di Philadelphia.

Upaya hukum presiden lainnya di negara bagian itu gagal mengubah keunggulan Biden yang memimpin dengan 80.000 suara.

Kampanye Trump juga menyerukan penghitungan ulang di Georgia, setelah penghitungan ulang sebelumnya mengonfirmasi kemenangan Biden di negara bagian itu.

Donald Trump Ditekan Politisi Partainya Sendiri

Politikus Partai Republik makin banyak yang mendesak Trump mengakui kemenangan Joe Biden akhir pekan ini.

Bahkan hakim Pennsylvania, salah satu negara bagian utama dalam suara elektoral, pada Sabtu (21/11/2020), menolak gugatan tim kampanye Trump.

Gubernur Maryland, Larry Hogan, mendesak Trump untuk menyerah saja daripada bermain golf.

Sindiran ini muncul setelah Trump menyebutnya RINO (Republican In Name Only) di Twitter pada Minggu.

"Jika Anda telah melakukan pekerjaan Anda, gubernur Amerika tidak akan dipaksa untuk berjuang sendiri untuk menemukan tes di tengah pandemi, seperti yang berhasil kami lakukan di Maryland," jawab Hogan, dikutip dari Newsweek.

"Berhenti bermain golf dan kebobolan."

Sekutu lama Trump sekaligus mantan Gubernur New Jersey dari Partai Republik, Chris Christie, menyebut tim hukum Trump 'memalukan secara nasional'.

Kritikan pedas itu muncul pascahakim federal membatalkan gugatannya soal adanya kecurangan pemilih di negara bagian Pennsylvania.

Dalam opini pedas sepanjang 37 halaman, Hakim Distrik Matthew Brann menulis kampanye Trump mencoba mengeluarkan jutaan suara menggunakan "argumen hukum yang tegang tanpa alasan dan tuduhan spekulatif."

Baca juga: Putra Presiden AS Donald Trump Jr Positif Covid-19

Baca juga: Trump Pilih Main Golf dan Tinggalkan KTT G20 yang Bahas Pandemi Corona: Padahal Pandemi AS Terparah

"Saya telah menjadi pendukung presiden. Saya memilihnya dua kali. Tetapi pemilihan memiliki konsekuensi, dan kami tidak dapat terus bertindak seolah-olah sesuatu yang terjadi di sini tidak terjadi," kata sekutu lama Trump, Christie, kepada pembawa acara This Week, George Stephanopoulous.

"Anda berkewajiban untuk menunjukkan bukti. Buktinya belum diserahkan."

Senator Pat Toomey dari Pennsylvania mengatakan kepada Trump untuk menerima hasil pemilu pada Sabtu lalu

Lantaran menurutnya, Trump telah "menghabiskan semua opsi hukum yang masuk akal untuk menentang hasil pemilihan presiden di Pennsylvania."

Setelah keputusan dari hakim Brann, Toomey juga mengakui kemenangan Biden.

Anggota Kongres dari Partai Republik, Fred Upton, dari Michigan mengatakan kepada CNN's Inside Politics bahwa "para pemilih telah berbicara" dan sudah waktunya bagi Trump untuk "bergerak maju."

Sementara itu, mantan Penasihat Keamanan Nasional, John Bolton, menyebut perilaku presiden itu tidak bisa dimaafkan.

"Kami membutuhkan semua pemimpin kami untuk keluar dan berkata, 'Pemilu sudah berakhir'," kata Bolton.

"Kami tidak sedang berbicara tentang hak abstrak Trump untuk menggunakan upaya hukumnya. Kami telah melewati itu."

Senator Kevin Cramer dari North Dakota mendesak Trump untuk memulai transisi ke pihak Biden.

"Saya lebih suka memiliki presiden yang memiliki lebih dari satu hari untuk bersiap jika Joe Biden, Anda tahu, akhirnya menang," katanya.

(Tribunnews/Ika Nur Cahyani)