Dubes Tiongkok Tuding Menlu AS Mike Pompeo Lakukan Provokasi Saat Kunjungannya ke Indonesia

Inisiatif ini lanjut dia, telah mendapat tanggapan dan dukungan dari seratus lebih negara dan organisasi internasional. Banyak proyek dalam insiatif ini, misalnya Proyek KA Cepat Jakarta-Bandung, telah membawa manfaat nyata bagi negara-negara yang terlibat, termasuk Indonesia.

Sebaliknya, AS adalah penghambat bagi kerja sama dan keterbukaan dunia. 

 Menurut dia, pemerintah AS menjalankan prinsip "America First," melakukan proteksionisme perdagangan dan perundungan perdagangan, serta membelokkan rantai industri global.

“AS juga menggunakan kebijakan perdagangan unilateral untuk menekan negara-negara tertentu. Aksi AS ini telah mengganggu sistem perdagangan multilateral dan tatanan ekonomi internasional, telah menghambat perkembangan normal negara-negara di dunia, serta telah menghalangi upaya menggalang kerja sama dan keterbukaan global,” paparnya.

Bukan itu saja, ia juga menuding AS sebagai negara peretas terbesar di dunia. 

Kata dia, Tiongkok telah mengajukan Inisiatif Keamanan Data Global demi keamanan jaringan internet dunia. Huawei, ZTE, dan berbagai perusahaan Tiongkok lainnya sudah melakukan kontribusi nyata bagi perkembangan infrastruktur telekomunikasi global.

Sebaliknya AS, demi melindungi hegemoni teknologi dan kepentingan monopolinya sendiri, telah menggeneralisasi konsep keamanan nasional dan menyalahgunakan kekuasaan negara untuk menekan perusahaan Tiongkok secara sewenang-wenang.

“Dinas intelijen AS sejak lama telah melakukan penyadapan yang membabi-buta dan ilegal terhadap pemerintah, bisnis, maupun individu dari negara-negara lain, termasuk dari negara-negara sekutu mereka sendiri. Tindakan ini telah mendatangkan ancaman besar bagi keamanan nasional di berbagai negara. Aksi AS yang ibaratnya "maling teriak maling" ini adalah sesuatu yang konyol,” jelasnya.

Selain itu dia juga menyebut, AS adalah pencipta penderitaan bagi dunia Muslim. 

Sebaliknya dia mengklaim, konstitusi Tiongkok melindungi kebebasan beragama segenap warganya, juga hak-hak sah dari semua etnik minoritas. Hak asasi rakyat semua etnik di Xinjiang sepenuhnya terjamin.

“ Tiongkok adalah sahabat tulus bagi dunia Muslim, yang senantiasa teguh mendukung perjuangan adil rakyat Palestina,” ucapnya.

“Sebaliknya,  pemerintah AS justru menerbitkan "Muslim Ban" (larangan bagi Muslim untuk masuk AS), mengabaikan hak dan kepentingan legal Palestina dalam konflik dengan Israel, membangkitkan "revolusi berwarna" di sejumlah negara Muslim, meluncurkan perang proksi, dan bahkan melakukan serangan langsung terhadap negara lain tanpa alasan valid. Semua ini mendatangkan instabilitas, konflik, perpecahan, dan penderitaan berkepanjangan bagi dunia Muslim,” kata dia.

Bukan itu saja dia juga menyatakan AS adalah faktor paling berbahaya bagi perdamaian di Laut Tiongkok Selatan. 

Menurut dia, Laut Tiongkok Selatan merupakan rumah bersama bagi negara-negara di kawasan. Karenanya, Tiongkok telah bekerja sama dengan negara-negara di kawasan untuk memelihara perdamaian dan stabilitas di Laut Tiongkok Selatan, mendorong kerja sama dan perkembangan, serta menyelesaikan pertikaian dengan sebaik-baiknya melalui konsultasi dan negosiasi bersahabat.

Sedangkan AS, demi kepentingan hegemoni maritimnya, justru tidak pernah meratifikasi Konvensi PBB tentang Hukum Laut (UNCLOS), tetapi malah bertingkah sebagai pembela UNCLOS.