Penyelewengan Dana Bantuan Covid-19 di Afrika Selatan, Harga APD Menjadi 5 Kali Lipat

TRIBUNNEWS.COM - Sebuah laporan tentang penggunaan dana bantuan Covid-19 di Afrika Selatan mengungkap fakta mengejutkan.

Laporan mengungkap harga yang terlalu tinggi dan potensi penyelewengan dalam penggunaan dana.

Dilansir BBC, Auditor general, Kimi Makwetu, mengatakan, audit tersebut mengungkap temuan yang "menakutkan".

Makwetu telah melacak pengeluaran sebesar 500 miliar rand atau sekitar Rp 440 triliun.

Nilai itu setara dengan 10 persen dari produk domestik bruto negara.

"Banyak upaya yang kamu lakukan di sisi penyelidikan."

"Hal-hal telah mengungkapkan sejumlah temuan menakutkan yang perlu ditindaklanjuti dengan sangat cepat, sehingga tidak ada waktu yang terbuang sebelum tindakan yang diperlukan dilaksanakan," kata Makwetu saat konferensi pers, Rabu (2/9/2020).

Baca: Afrika Selatan Longgarkan Lockdown dan Bersiap Hidupkan Kembali Ekonomi

Baca: 4 Polisi di Afrika Selatan Diskors Karena Seret Pria yang Sedang Mandi Saat Penggusuran Rumah

Sejatinya, dana yang dialokasikan dimaksudkan untuk membantu keluarga yang rentan dengan paket makanan.

Dana juga digunakan untuk tunjangan pengangguran, mendukung usaha kecil, petani, dan pengadaan alat pelindung diri.

Namun, dari empat juta orang dalam database, 30.000 penerima bantuan membutuhkan penyelidikan lebih lanjut.

Pada Mei 2020 lalu, Afrika Selatan memberikan bantuan sosial atas bantuan darurat sebesar 350 rand, sekitar Rp 300 ribu, per bulan untuk para pengangguran.

Namun, Makwetu mengatakan, sistem itu rentan terhadap peretas, penipuan, dan double dipping (memperoleh penghasilan dari dua sumber berbeda dengan cara ilegal).

Makwetu juga mengatakan, ada kebutuhan di bidang pengadaan alat pelindung diri (APD) untuk diteliti lebih lanjut.

Sebab, ada kasus di mana harga menjadi 200 persen dari yang seharusnya.

Dalam kasus lain, harga APD menjadi lima kali lipat dari harga yang disarankan oleh kas negara.

Untuk kelanjutan kasus ini, laporan yang lebih lengkap diharapkan dapat rilis pada November 2020 mendatang.

Baca: Afrika Selatan Prihatin dengan Kesepakatan Israel-UEA

Baca: Santainya Singa-singa Rebahan di Jalan, Dampak akibat Afrika Selatan Lockdown

Sementara itu, hingga kini, Afrika Selatan menduduki peringkat ke-7 sebagai negara dengan kasus Covid-19 tertinggi di dunia.

630.595 orang telah terinfeksi virus Corona.

14.389 jiwa melayang.

Meskipun begitu, 553.456 orang telah sembuh.

Kini, 62.750 pasien masih dirawat akibat Covid-19.

Akankah Para Koruptor Tertangkap?

Dalam laporannya, Makwetu menyebut, penyalahgunaan dana yang bertujuan mengurangi dampak virus Corona di negara tersebut mengindikasikan adanya korupsi yang menguat.

Temuan itu membuat marah banyak pihak.

Mereka mencurigai adanya kecurangan dan korupsi dalam cara pemerintah menangani alokasi dana.

Jutaan dolar yang seharusnya untuk pembelian APD, sekolah, dan rumah sakit, justru diselewengkan.

Warga Afrika Selatan pun berharap Presiden Cyril Ramaphosa dapat bertindak tegas dalam masalah ini.

Sebagai tindak lanjut, Ramaphosa nampaknya sudah mulai bergerak.

Politisi yang dituduh melakukan korupsi, terutama mereka yang berada di pemerintahan, diminta untuk mengundurkan diri.

Para politisi yang diduga korupsi juga diminta untuk terbuka terhadap penyelidikan lembaga penegak hukum.

Baca: Tak Bisa Pulang ke Negara Asal Gara-gara Pandemi, 44 Warga Afrika Overstay di Jakarta

Baca: 7 Aturan Hukum Aneh di Afrika, di Antaranya Larangan Penyihir Gunakan Sapu Terbang

Lembaga penegak hukum kini mulai menyelidiki banyak transaksi ilegal yang terjadi.

Meskipun begitu, warga Afrika Selatan tampak kurang puas.

Mereka ingin melihat tindakan nyata.

Warga negara tersebut ingin melihat politisi menghadapi persidangan dan dihukum karena korupsi.

Itulah satu-satunya cara untuk meyakinkan mereka bahwa pemerintah serius memberantas korupsi.

(Tribunnews.com/Citra Agusta Putri Anastasia)