Minggu, 5 Oktober 2025

Menlu Retno Marsudi: Rencana Aneksasi Israel Saat Covid-19 Melipatgandakan Tekanan pada Palestina

Rencana aneksasi Israel juga akan menghancurkan prospek perdamaian, dan mengancam stabilitas kawasan.

Penulis: Larasati Dyah Utami
Editor: Dewi Agustina
Dok Kemlu RI
Pemerintah Indonesia melalui Menteri Luar Negeri Republik Indonesia (Menlu RI), Retno Marsudi mengecam keras rencana Israel untuk menganeksasi wilayah Palestina. 

Laporan Wartawan Tribunnews, Larasati Dyah Utami

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pemerintah Indonesia melalui Menteri Luar Negeri Republik Indonesia (Menlu RI), Retno Marsudi mengecam keras rencana Israel untuk menganeksasi wilayah Palestina.

Apalagi rencana tersebut dilakukan saat dunia termasuk Palestina menghadapi pandemi virus corona (Covid-19).

Dalam Konferensi Tingkat Menteri ​Luar Biasa (KTM-LB) Organisasi Kerja Sama Islam (OKI), Menlu Retno secara khusus menekankan rencana aneksasi di tengah pandemi Covid-19 telah melipatgandakan tekanan kepada Palestina.

"Aneksasi wilayah Palestina oleh Israel baik secara “de-facto" maupun “formal" merupakan hal yang tidak dapat diterima," tegas Menlu dalam KTM-LB yang dilakukan secara daring, Rabu (10/6/2020).

Baca: Dituduh Donald Trump Settingan, Lansia Pendukung George Floyd yang Jatuh Alami Cedera Otak

Selain itu rencana aneksasi Israel juga akan menghancurkan prospek perdamaian, dan mengancam stabilitas kawasan.

Di hadapan para menteri luar negeri OKI, Menteri Retno mengajak negara anggota OKI untuk bersatu dan memobilisasi kekuatan untuk menolak aneksasi wilayah yang direncanakan oleh Israel tersebut melalui tiga cara.

Pertama; apabila Israel melanjutkan aneksasi secara formal, maka negara anggota OKI yang memiliki hubungan diplomatik dengan Israel diminta melakukan langkah diplomatik sesuai dengan berbagai Resolusi OKI.

Kedua, negara-negara OKI secara kolektif menggalang dukungan internasional untuk menolak aneksasi Israel di berbagai forum internasional seperti Majelis Umum PBB, Dewan Keamanan PBB, dan Dewan HAM.

Ketiga, mendorong dilanjutkannya negosiasi yang kredibel dan sesuai parameter yang disepakati secara internasional, untuk mencapai “solusi dua negara" (two-state solution), dimana Israel dan Palestina hidup berdampingan secara damai.

Konferensi KTM-LB dipimpin oleh Menteri Luar Negeri Arab Saudi, Pangeran Faisal bin Farhan Al Saud, sebagai Ketua Komite Eksekutif OKI.

Baca: 20 ASN Pemkot Semarang Positif Covid-19, Diduga Tertular dari Sini, Ini yang Dilakukan Pemerintah

Sebelum pelaksanaan KTM-LB ini, Indonesia juga telah menggalang dukungan internasional untuk Palestina.

Jubir Kemlu, Teuku Faizasyah pada Konferensi pers daring di kantor Kemlu mengungkapkan Menlu RI telah mengirim surat kepada lebih dari 30 Menlu.

Surat Menlu RI kepada ditujukan kepada para menteri luar negeri negara anggota GNB, G-77, OKI, Uni Eropa, dan seluruh anggota Dewan Keamanan PBB yang memuat posisi tegas Indonesia menolak rencana aneksasi oleh Israel.

KTM-LB kali ini memang membahas situasi terkini di Palestina.

Khususnya rencana Israel menganeksasi sebagian wilayah Palestina di Tepi Barat, pasca kesepakatan pembentukan pemerintahan koalisi antara Benyamin Netanyahu dan Jenderal Benny Gantz.

Seluruh negara peserta KTM-LB ini sepakat untuk mengambil langkah-langkah politik, hukum, dan ekonomi sebagai tanggapan atas rencana aneksasi wilayah Palestina oleh Israel tersebut.

Rekomendasi untuk Anda
AA

Berita Terkini

© 2025 TribunNews.com, a subsidiary of KG Media. All Right Reserved