Xi Jinping: Menekan Angka Korban Coronavirus Menjadi Prioritas, Pejabat Kurang Berani Akan Dihukum

TRIBUNNEWS.COM - Pemerintah China saat ini menjadikan langkah menekan atau mengurangi jumlah korban infeksi maupun meninggal akibat virus corona sebagai prioritas utama.

Melansir The Sydney Morning Herald, Selasa (4/2/2020), Partai Komunis China mengatakan epidemi berumur sebulan adalah "ujian besar" bagi negara ketika negara-negara lain meningkatkan upaya untuk mengisolasinya, menakuti pasar sahamnya, menekan harga minyak global, dan meningkatkan kecemasan baru tentang negara berpenduduk paling padat di dunia.

Sebagian besar ahli mengatakan bahwa wabah ini kemungkinan akan menjadi pandemi.

Pandemi merupakan epidemi yang menyebar di wilayah yang luas, benua, atau bahkan di seluruh dunia.

Epidemi sendiri diartikan sebagai penyakit yang timbul sebagai kasus baru pada suatu populasi tertentu manusia, dan menyebar secara cepat.

"Tidak ada tanda-tanda bahwa kasus ini semakin baik, kami tidak melihat pola penurunan, dan itu masalah," kata Leo Poon, kepala divisi departemen ilmu laboratorium kesehatan masyarakat Universitas Hong Kong.

Perhitungan resmi pada Senin mencatat telah ada sejumlah 261 kematian akibat virus corona.

Berdasarkan perhitungan tersebut, Presiden China Xi Jinping menyerukan kepada semua pejabat untuk memprioritaskan pengurangan jumlah infeksi dan kematian akibat virus ini.

Menurut laporan kantor berita resmi China, Xi memimpin pertemuan para pemimpin senior Partai Komunis di mana mereka mengakui kekurangan dalam kebijakan tentang kesehatan masyarakat dan manajemen darurat.

Para pemimpin menyebut, epidemi virus corona sebagai ujian utama sistem dan kapasitas pemerintahan China.

Xinhua, kantor berita resmi pemerintah Republik Rakyat China mengutip pernyataan Xi yang mengatakan bahwa para pejabat yang menentang perintah dan kurang berani dapat dihukum.

Hukuman tersebut, Xi ungkapkan karena setidaknya beberapa daerah di China mungkin akan menolak keras untuk memberikan bantuan sumber daya dan personel sebagai upaya menghentikan penularan virus corona.

Xi mengatakan kepada panitia Politbiro bahwa negara harus berpacu dengan waktu untuk mengekang penyebaran epidemi.

People's Daily melaporkan, jumlah kematian meningkat menjadi 425, dari 20.438 infeksi di China.

Lebih dari 160 kasus telah didiagnosis di 24 negara lain, termasuk 12 di Australia.

Menurut WHO, selama wabah SARS, China memiliki 349 kematian dan 5.327 kasus.

Tim medis dari Tentara Pembebasan Rakyat tiba di Wuhan, Ibu Kota Provinsi Hubei.

Mereka dikirim untuk membantu tenaga kesehatan yang kewalahan bekerja di rumah sakit baru dengan 1.000 tempat tidur, yang terletak di pedesaan jauh dari pusat kota.

Bangsal prefabrikasi tempat pasien mulai berdatangan pada hari Senin, dilengkapi dengan peralatan medis canggih dan sistem ventilasi.

Rumah sakit kedua dengan 1.500 tempat tidur akan dibuka dalam beberapa hari.

Di Amerika Serikat, ada ketidakpastian di beberapa bandara yang masih diizinkan menerima penerbangan dari China.

Sementara Rusia, yang memiliki perbatasan 4.200 kilometer dengan China, menangguhkan semua jalur kereta penumpang.

Di Filipina, Presiden Rodrigo Duterte mendesak warga untuk "menghentikan xenophobia ini".

Hal tersebut ia lakukan di tengah tanda-tanda ada tindakan diskriminasi terhadap orang-orang keturunan China.

Pemerintah Hong Kong, wilayah otonom yang merupakan bagian dari China, menutup empat penyeberangan perbatasan, hanya menyisakan tiga.

Hal tersebut dilakukan setelah karena dari 2.400 pekerja medis Hong Kong melakukan pemogokan untuk mendesak penerbitan larangan kedatangan dari China.

Pada hari Selasa, Kementerian Luar Negeri China mengatakan, pihaknya berharap pemerintahan Trump akan segera memberikan bantuan yang telah dijanjikannya.

Sementara itu, Pemerintah RI akan menunda seluruh penerbangan dari dan menuju China mulai Rabu (5/2/2020) pukul 00.00 WIB akibat merebaknya virus corona.

"Kemarin rapat dengan bapak presiden terkait virus corona, dalam rapat tersebut, saya mendapat perintah bahwa penerbangan dari dan ke China itu ditunda mulai Rabu pukul 00.00 WIB. Dipastikan (berlaku) dengan waktu yang belum ditetapkan," kata Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi di kantornya, Jakarta, Senin (3/2/2020).

Budi mengatakan, pihaknya akan melakukan rapat antarsektoral guna membahas dampak dari keputusan tersebut, termasuk ke industri pariwisata, penerbangan, dan kepada ekonomi secara keseluruhan.

Dalam dua-tiga hari mendatang pihaknya akan membahas dalam rapat hal-hal berkaitan dengan akibat-akibat ekonomi dari kegiatan penundaan penerbangan dari dan ke China.

Menyusul keputusan tersebut, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi meminta kepada maskapai yang melayani penerbangan dari dan menuju China memberikan kompensansi kepada penumpang yang terdampak pembatalan penerbangan tersebut.

“Artinya kita minta kepada maskapai memberikan suatu jalan keluar berkaitan dengan tiket-tiket yang sudah dipesan,” kata Budi di kantor Kemenhub, Jakarta, Senin (3/2/2020).

Budi melanjutkan, maskapai diharapkan bisa mengembalikan uang tiket yang telah dipesan atau mengalihkan rute ke penerbangan lainnya.

“Kalau berkait dengan ke mana ada dua tempat yang mungkin mereka akan tuju, paling masif adalah ke Asia Selatan, kita tahu India, Pakistan, Nepal relatif belum punya suatu konektivitas maksimal,” jelas Budi.

Sebelumnya, Kementerian Perhubungan mengumumkan akan menunda penerbangan dari dan menuju semua destinasi di China hingga batas waktu yang akan ditentukan kemudian.

Penundaan ini berlaku mulai Rabu, 5 Februari 2020 pukul 00.00 WIB, dan tidak termasuk untuk rute Hongkong dan Makau.

Melalui keputusan ini, jelas Menhub, semua maskapai penerbangan Indonesia diminta untuk menunda seluruh rencana penerbangan dari atau ke seluruh destinasi di China.

Demikian pula maskapai penerbangan asing yang melakukan penerbangan dari China menuju Indonesia, termasuk penerbangan transit dari China, diminta untuk menunda sementara penerbangan menuju Indonesia.

Saat ini tercatat lima maskapai nasional yang mengoperasikan penerbangan ke RRT yaitu: Garuda Indonesia, Citilink, Batik Air, Lion Air dan Sriwijaya Air.

(Tribunnews.com/Fajar/Ria anatasia)