Tak Hiraukan TNI, Kapal Tiongkok Masih Nekat Terobos Natuna, Yudo Margono: Kami Perkuat Lagi

TRIBUNNEWS.COM - Persoalan Perairan Laut Natuna makin memanas.

Kapal penjaga Pantai Tiongkok hingga Minggu (5/1/2020) pagi terlihat di beberapa wilayah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia

Terkait situasi panas di Laut Natuna, Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan Satu, Laksamana Madya Yudo Margono angkat bicara.

Laksamana Madya Yudo Margono mengatakan, kapal-kapal TNI Angkatan Laut sampai saat ini terus melakukan komunikasi dengan kapal penjaga Pantai Tiongkok.

Ia menerangkan, meminta pihak Tiongkok untuk keluar dari wilayah Indonesia.

"Harapan kami, meraka dapat dengan persuasif keluar wilayah Indonesia," kata Laksamana Madya Yudo Margono yang Tribunnews kutip melalui tayangan YouTube Kompas TV, Minggu (5/1/2020).

Yudo mengatakan, pihak Tiongkok sampai sekarang tetap bertahan.

"Namun sampai sekarang mereka tetap bertahan, bahwa dia melakukan kegiatan legal seusai kemauan dia," katanya.

"Menurut dia, mereka legal dan memang apa namanya, mendampingi kapal-kapal ikan yang sedang melakukan penangkapan ikan," tuturnya.

Ia menegaskan saat ini pihak TNI Angkatan Laut akan memperkuat keamanan dan patroli di wilayah tersebut.

Pengamat Pertahanan dan Militer Buka Suara

Terkait konflik di Laut Natuna, Pengamat Pertahanan dan Militer Connie Rahakundini Bakrie angkat suara terkait Laut Natuna yang diklaim China.

Connie awalnya menerangkan, ada pekerjaan rumah yang harus segera diselesaikan oleh Pemerintah Indonesia.

Ia menegaskan, konflik yang terjadi di perairan Laut Natuna sudah selesai.

Hal tersebut lantaran Indonesia memiliki dasar hukum yang jelas.

Dasar hukum tersebut berupa Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut (UNCLOS) 1982.

"Sebenarnya, menurut saya pekerjaan rumah (PR) terbesar adalah, Indonesia itu sudah jelas, kalau masalah Natuna saya bilang sudah clear, hukum semua sudah," kata Connie yang Tribunnews kutip melalui tayangan YouTube Kompas TV, Sabtu (4/1/2020).

"Apa yang disampaikan oleh Ibu Menteri Luar Negeri (Menlu Retno LP Marsudi -Red) harus kita dukung. Konvensi hukum lautnya jelas," tegasnya.

Menurut Connie, sikap Indonesia yang menyatakan diri sebagai negara poros maritim dunia, belum cukup tegas.

Ia mengatakan, saat ini pemerintah tidak jelas mengenai sikap tentang bagaimana mengelola maritim Indonesia.

Terutama, menurut Connie, setelah Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan dirinya bervisi poros maritim dunia.

Demi Mencapai Tujuan Poros Maritim Dunia

Connie menerangkan, demi mencapai tujuan sebagai negara poros maritim dunia, ada beberapa hal yang harus dijalankan.

"Ketika kita bervisi poros matirim dunia, ada banyak hal yang mesti ditempuh," ujarnya.

"Secara hardway-nya, pertama gini kita harus menjadi negara pemain. Pemain itu artinya kita sudah bisa tampil dan ada terus patroli," terangnya.

Menurut Connie, seharunya pemerintah sudah harus melakukan patroli rutin.

Pemerintah, menurut Connie jangan menunggu ada kejadian seperti yang saat ini memanas baru melakukan patroli.

Ia menambahkan, bahkan Kapal Selam dari Perancis yang jauh dari Indonesia saja setiap hari patroli di Laut Natuna.

"Kalau memang Natuna menjadi national interest (kepentingan negara), kita mesti jelas," tambahnya.

"Dengan kita menjadi negara poros maritim, mau sampai kemana kita memproyeksikan kekuatan postur pertahanan kita? Baik Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara," katanya.

Menurutnya, saat pemerintah menegaskan memiliki visi sebagai poros maritim dunia, hal itu tidak semata membicarakan poros dunia, tapi juga poros dirgantara dan poros permukaan dunia.

Yang kedua, Connie merenangkan Indonesia harus bisa memanfaatkan keberadaan ASEAN.

"Kedua, bagaimana sekarang kita mengaktifkan ASEAN," kata Connie.

"ASEAN ini punya namanya pilar political security (keamanan politik)."

Melalui political security tersebut, menegurnya sudah harus lebih konkrit dalam bersikap.

"Menurut saya sekarang sudah harus lebih konkrit, apakah kita mau membuat semacam patroli bersama? Ataukah coast guard bersama?"

"Tetapi harus sesuatu yang dilakukan bersama-sama kita negara ASEAN," tandasnya.

Diberitakan sebelumnya, terlihat dalam tayangan YouTube Kompas TV yang Tribunnews akses, visual kapal laut asing yang tengah melakukan aktivitas penangkapan ikan.

Tercatat ada sekira 30 kapal laut asing yang saat ini memasuki Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI), Jumat pagi (3/1/2020).

Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan I, Laksamana Madya Yudo Margono menerangkan, kapal-kapal asing itu telah memasuki batas landas kontinen.

Berikut ini penampakan kapal laut asing tersebut:

(Tribunnews.com/Andari Wulan Nugrahani)