Koalisi vs Oposisi: Perebutan Jatah Kursi Menteri di Kabinet Kerja Jilid 2
Ranah politik Indonesia diramaikan tentang posisi menteri di kabinet kedua Jokowi. PDIP ingin porsi terbanyak, sementara Gerindra…
"Ya sepertinya kita memang akan minta 3 posisi kementerian di pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin, tapi semua itu bergantung dengan Presiden Joko Widodo yang punya hak menyusun kabinet," ungkap Poyuono, seperti dilansir dari Detik.
Menanggapi hal tersebut, PPP yang tergabung dalam koalisi Indonesia kerja tidak ambil pusing. "Kami saja koalisi belum tahu posnya di mana. Apalagi partai lain yang dulunya berseberangan gitu," kata Wasekjen PPP Achmad Baidowi (Awiek) di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (4/10/2019).
Bahkan dikabarkan bahwa Gerindra meminta Ketua Umumnya, Prabowo Subianto, untuk menjadi Menteri Pertahanan. Dilansir oleh Merdeka, Jokowi dikabarkan menawarkan jabatan Dewan Pertimbangan Presiden untuk Prabowo Subianto, namun Gerindra tidak tertarik dengan tawaran itu.
Arief Poyuono mengatakan kepada DW Indonesia, bahwa nampaknya Prabowo tidak mungkin duduk di kursi kabinet.
"Alasannya kan dia Ketua Dewan Pembina dan Ketua Umum dan mantan Capres. Mungkin bisa kita sodorkan banyak dari kader-kader kita yang bisa jadi Menhan. Kalau Prabowo minta jadi Menhan saya gak tahu tuh siapa yang ngomong. Jadi banyak lah yang kita tawarkan. Sekarang kembali lagi ke pak Joko Widodo. Kalau pak Joko Widodo mau misalnya koalisi ya ini yang kita minta kalau gak mau ya gapapa," tegasnya.
Ia menambahkan, saat ini posisi partai Gerindra masih dalam pihak oposisi. Gerindra tidak menutup kemungkinan untuk berkoalisi, bila konsep-konsep yang ditawarkan partainya diterima oleh pemerintahan Presiden Jokowi.
"Kalau gak diterima ya berarti kan kita gak duduk di kementerian, di kabinet, ya buat apa kita koalisi? Malah ngerusak sendiri, mending kita oposisi. Nah sekarang persoalannya pak Joko Widodo ini mau berhasil gak sampe 5 tahun," ujarnya.
Demokrat tidak ingin menyodorkan nama
Syarief Hasan, Wakil Ketua Umum Partai Demokrat, mengaku pihaknya belum tahu apakah Demokrat akan merapat ke pemerintahan. Namun, mereka tidak menutup kemungkinan jika kesempatan itu ada.
"Ya iya, ini kan mau bangun bangsa. Kita kan kebersamaan membangun bangsa, ... memikirkan rakyat. Jadi, kalau diajak untuk membangun bersama untuk kepentingan rakyat, ya tentu kita siap gitu," ujarnya saat dihubungi DW Indonesia.
Menanggapi pertanyaan apakah Demokrat menyiapkan kader untuk ditawarkan duduk di kementerian, Syarief mengatakan bahwa partainya tidak ingin mengambil langkah itu. "Kita tidak dalam posisi itu, kita dalam posisi menghargai apapun keputusan hak prerogatif presiden. Jadi, kita dalam posisi tidak menyodor-nyodorkan nama dan sebagainya. Dan presiden tahu siapa yang kira-kira bisa membantu dia dalam pemerintahan. Semuanya kita serahkan kepada beliau," ujarnya.
Meskipun begitu, Syarief menyatakan Demokrat siap untuk membantu Presiden jika ada permintaan dari Jokowi untuk mengisi posisi kabinet. Hal ini karena menurutnya Demokrat memiliki kader yang berkualitas berkat pengalaman sepuluh tahun berada di pemerintahan.
"Ya pastinya siap, kita sudah siap. Kami kan pengalaman 10 tahun memerintah ya kan. Kami kan banyak kader yang berkualitas gitu lho. Dan saya pikir Pak Presiden sudah tahu itu gitu lho," tegas Syarief.
na,pkp,gtp/vlz (dari berbagai sumber)
