Koalisi vs Oposisi: Perebutan Jatah Kursi Menteri di Kabinet Kerja Jilid 2

Kursi menteri di Kabinet Kerja Jilid 2 menjadi ajang perebutan kekuasan di pemerintahan. Bukan hanya oleh partai-partai yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Kerja, melainkan juga partai oposisi.

Banyak kalangan yang menyerahkan sepenuhnya keputusan tersebut pada Presiden Joko Widodo karena penentuan posisi menteri di kabinet adalah hak khusus yang dimiliki oleh presiden.

"Golkar selalu mengatakan bahwa ini (kursi menteri) adalah hak prerogatif Pak Presiden," ujar Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto seperti dikutip dari laman Republika Merdeka. Airlangga mengaku tidak mempersoalkan jumlah kursi menteri yang diterima partai beringin. Kata Airlangga, yang terpenting Partai Golkar sudah menyiapkan kader terbaik untuk dipilih Jokowi sebagai pembantu Jokowi di Kabinet Kerja jilid 2.

PDIP kursi terbanyak

Dalam Kongres PDIP di Bali Agustus lalu, Ketua Umum PDIP Megawati memberikan pernyataan terbuka yang cukup gamblang mengenai kursi menteri dalam kabinet periode ke-2 Jokowi. "Ini di dalam kongres partai, Bapak Presiden, saya meminta dengan hormat bahwa PDIP akan masuk dalam kabinet dengan jumlah menteri harus terbanyak," kata Megawati, seperti dikutip dari Detik.

Jokowi langsung menjawab permintaan Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri mengenai jumlah menteri dari Partai Banteng yang harus terbanyak. Jokowi, yang juga kader PDIP, menjamin partainya akan mendapatkan porsi terbesar di kabinet. "Yang jelas, PDIP pasti yang terbanyak. Itu jaminan saya," sambung Jokowi.

Menanggapi hal ini, politikus PDIP, Masinton Pasaribu, menyerahkan sepenuhnya kepada Presiden Joko Widodo. "Kursi Menteri itu kewenangan Presiden," ujarnya melalui pesan singkat.

Baca juga:Perlukah Jokowi Menggaet Menteri dari Kaum Milenial?

Nasdem tidak minta jatah?

Ketua Umum Nasdem, Surya Paloh, menyebut permintaan terang-terangan PDIP itu adalah hal yang wajar. Namun, Nasdem tidak meminta jatah menteri ke Jokowi. Paloh menyerahkan soal pemilihan menteri yang duduk di kabinet ke Presiden.

"Nasdem enggak ada minta-minta. Jadi saya harus lempang, enggak pernah kita minta-minta kursi itu. Tergantung Pak Presiden saja dia perlukan Nasdem boleh, nggak diperlukan juga nggak apa-apa," tutur Paloh seusai Kongres V PDIP di Bali, seperti dikutip dari Detik.

Kepada DW Indonesia, Sekretaris Jenderal Nasdem, Johnny G. Plate menyampaikan kritik kepada partai yang memaksa presiden menjalankan visi dan misi mereka.

"Ada partai-partai dari dulu menyebutkan, apalagi datang dari oposisi. Pak Prabowo atau Partai Gerindra (misalnya), wah kami kalau gabung kabinet dengan syarat, harus kedaulatan pangan, kedaulatan energi, kedaulatan air. Partai Demokrat bilang, 14 syarat, eh diajak dikasih syarat. Sedangkan kami yang menjalankan visi misi Presiden enggak pernah pakai syarat-syarat sama Presiden, karena apa? Kami tahu visi misi yang di-endorse, yang disampaikan Pak Jokowi itu. Itulah yang harus diimplementasikan."

Selain itu, Johnny berharap bahwa Presiden Jokowi bisa menempatkan orang yang tepat dan memiliki kemampuan yang cocok untuk di kementerian. "Pak Jokowi lantik dulu, setelah dia dilantik baru dia umumin. Untuk mencari siapa-siapa, dia udah kenal semua orang di Jakarta ini. Tabiat seperti apa, kemampuan seperti apa, cocok apa enggak cocok dengan Pak Jokowi, dia sudah tahu."

Baca juga: Megawati dan Prabowo Menyambung Tali Kekeluargaan Hingga Diskusi Struktur Kabinet

Gerindra minta Prabowo jadi Menhan?

Dalam beberapa hari terakhir perbincangan posisi menteri di kabinet diramaikan dengan kabar dari Gerindra yang meminta jatah tiga kursi menteri di kabinet kerja jilid 2. Wakil Ketua Umum Gerindra, Arief Poyuono, menegaskan hal tersebut kepada wartawan.