Krisis Brexit: Pembekuan Parlemen Inggris dinyatakan tidak sah—apa yang terjadi selanjutnya?
Mahkamah Agung Inggris menyatakan keputusan PM Boris Johnson membekukan parlemen sebagai pelanggaran hukum, suatu kesalahan yang menghentikan
Corbyn mendesak PM untuk mengundurkan diri: "Saya menyerukan Boris Johnson untuk mempertimbangkan jabatannya dan ... menjadi perdana menteri dengan masa jabatan tersingkat."
Perdana menteri memang sangat tersudut tetapi karena politik Inggris saat ini sangat terpecah-belah karena Brexit, maka banyak anggota parlemen pendukung Brexit akan tetap mendukungnya daripada menghadapi risiko memiliki pemimpin baru.
Apa artinya bagi Brexit?
Resminya tidak ada yang berubah tetapi ini jelas akan memperlemah posisi PM dalam mendorong Brexit tanpa kesepakatan.
Hukum yang dirancang di mana Inggris akan keluar dari Uni Eropa tanpa kesepakatan terkait dengan bentuk hubungan di masa depan dalam hal perdagangan, pengawasan perbatasan dan migrasi.
Kekalahannya di MA akan memperlemah posisi Boris, yang berarti dia lebih tidak berkemungkinan untuk menemukan cara guna memastikan Inggris keluar dari Uni Eropa.
Selain itu dengan tidak dibekukannya parlemen berarti para anggota memiliki lebih banyak waktu untuk meloloskan hukum atau mosi yang dapat semakin mengurangi ruang gerak pemerintah.
Ini mungkin bisa dipandang sebagai suatu kemenangan pendukung anti-Brexit, tetapi ini juga akan semakin memperdalam krisis dan kebingungan terkait politik Inggris.
