'Jakarta akan tetap macet, krisis air, udara buruk' walaupun ibu kota pindah ke Kalimantan Timur
Kepindahan ibu kota dinilai tidak akan menyelesaikan masalah Jakarta, mengingat kontribusi beban pemerintahan beserta para aparatur sipil negara
Pengamat perkotaan memperkirakan DKI Jakarta akan tetap bergumul dengan persoalan kemacetan, polusi udara, dan krisis air, meski ibu kota negara dipindahkan ke Kalimantan. Pasalnya, kegiatan pemerintahan beserta aparatur sipil negara (ASN) hanya membebani Jakarta sekitar 10%.
Presiden Joko Widodo berkali-kali menyebut rencana pemindahan ibu kota karena beban DKI Jakarta yang sudah terlalu berat lantaran statusnya sebagai pusat pemerintahan, pusat bisnis, pusat keuangan, pusat perdagangan dan jasa. Imbasnya, Jakarta terkenal sebagai kota termacet nomor tujuh di dunia jika merujuk pada The TomTom Traffic Index.
Indonesia Traffic Watch (ITW) menyebut pemicu utama kemacetan adalah populasi kendaraan yang tidak terkontrol. Sementara pertumbuhan ruas jalan terbatas, sehingga tak mampu menampung kendaraan.
Catatan Bappenas bahkan menyebut, kerugian ekonomi akibat kemacetan di ibu kota mencapai Rp56 triliun berdasarkan hasil studi pada 2013 dan mendekati Rp100 triliun pada 2019.
Sementara, polusi udara akibat asap kendaraan bermotor dan industri tak terhindarkan. Data AirVisual, pada Sabtu (31/08), kualitas udara di Jakarta tercatat sebagai kedua terburuk di dunia setelah kota Lahore di Pakistan.
Belum lagi ketersediaan air di Jawa yang diperkirakan akan mencapai kelangkaan absolut pada 2040.
- Rencana pemindahan ibu kota 'bukan solusi' kesenjangan pembangunan
- Penajam Paser Utara, Kutai Kartanegara di Kalimantan Timur jadi ibu kota: Ada ancaman 'penebangan hutan'
- PNS dan 'kekhawatiran' pindah ke ibu kota baru di Kalimantan Timur: 'Menguatkan diri tinggal di tempat yang tidak selengkap Jakarta'
Dengan segala persoalan itu dan demi pemerataan pembangunan dan ekonomi, Jokowi memutuskan memindahkan ibu kota negara ke Kalimantan Timur. Kendati Jakarta, katanya, akan tetap menjadi prioritas pembangunan berskala global.
"Jadi bukan Jawa-sentris lagi karena itu dipilih ke Kalimantan. Karena secara geografis di tengah-tengah. Pemerintahan akan lebih mudah, misal kalau ada tugas ke Papua, dengan posisi di tengah-tengah, akan memudahkan," ujar Deputi Bidang Pengembangan Regional, Kementerian PPN/Bappenas, Rudy Soeprihadi Prawiradinata, kepada BBC News Indonesia, Rabu (28/8).
"Dari sisi lain, (untuk) mengurangi beban Jakarta dan Jawa supaya lebih optimal," sambungnya.
Apa tanggapan warga atas kepindahan ibu kota?
Keputusan pemindahan ibu kota ditanggapi beragam oleh publik. Ada yang setuju dan menaruh harapan pada kondisi Jakarta agar setidaknya mengurangi kemacetan, namun ada pula yang menolak dengan alasan pemborosan.
Nungky, pekerja di Jakarta, setuju dan optimistis kepindahan ibu kota ke Kalimantan Timur mengurangi kemacetan sampai 30%. Sebab semua pegawai pemerintahan ikut pindah.
"Pasti pengaruh kemacetan. Mungkin nanti rasanya kayak liburan sekolah. Rasanya agak lengang," ujar Nungky kepada BBC News Indonesia.
"Karena kalau kita lihat, para ASN ini juga banyak."
Baginya, Jakarta sudah tidak layak dijadikan Ibu Kota Negara karena sudah terlampau sesak. Dalam bayangannya, ibu kota yang ideal adalah yang memiliki trotoar luas bagi pejalan kaki dan ada jalur pesepeda.
