Pasca pemilu, Malaysia alami euforia sehingga 'sepi' kritikan
Kemenangan bersejarah oposisi Pakatan Harapan dalam pemilu Malaysia yang disusul pembebasan Anwar Ibrahim untuk sementara tampaknya menenggelamkan
Selain Suhakam yang memandang pencekalan Najib Razak dari sudut pandang kebebasan pribadi untuk bepergian, tampaknya tak banyak suara kritis terhadap pemerintahan baru Malaysia terlepas dari fakta bahwa umur pemerintahan ini baru bisa dihitung dengan jari. Bahkan susunan kabinetnya pun belum lengkap.
Kendati demikian, menurut politikus Gerakan, partai komponen di koalisi Barisan Nasional yang baru pertama kali kalah pemilu selama 61 tahun terakhir, Andy Yong, seharusnya kelompok-kelompok sipil di Malaysia mempersoalkan pencekalan sejumlah mantan pejabat tinggi.
Ia lantas membandingkan sepinya protes terhadap pencekalan Najib Razak di zaman pemerintahan PakatanHarapan dengan protes terhadap pencekalan sejumlah politikus Pakatan Harapan di zaman Barisan Nasional.
"Mengapa mereka diam sekarang? Bukanlah perdana menteri baru kita berbicara tentang pentingnya penegakan hukum? Bukankah seseorang dianggap tak bersalah sebelum diputuskan oleh pengadilan?" kata pemimpin sayap pemuda Gerakan itu sebagaimana dikutip media setempat.
Adapun kelompok pengacara yang tergabung dalam Lawyers for Liberty mengatakan keputusan PM Mahathir Mohamad mencekal mantan PM Najib Razak dan istrinya Rosmah Mansor tidak melanggar hukum.
Sebab, otoritas imigrasi "mempunyai wewenang penuh mengambil langkah-langkah mencegah orang-orang yang sedang diselidiki polisi melarikan diri dari hukum".
Sepinya suara kritis terhadap pemerintahan Mahathir Mohamad mungkin antara lain dapat diatribusikan terhadap sokongan rakyat yang besar. Terbukti dari hasil pemilu pekan lalu, perolehan kursi Pakatan Harapan cukup untuk membentuk pemerintahan.
Sokongan skala besar di kalangan akar rumput ini yang berbuah kemenangan, kata wakil rakyat dari DAP, Teresa Kok, menimbulkan euforia. Suasana tersebut ditambah lagi dengan dukungan di tingkat birokrat, kepolisian, militer yang sebelumnya hanya mengenal satu rezim.
"Rakyat Malaysia memang melihat apa yang telah diumumkan oleh Tun Dr Mahathir dan kita juga melihat beliau mendapat sokongan dari kepolisian, militer dan pegawai negeri sipil.
"Itu semua memudahkan kerja Tun Dr Mahathir. Itu sebab kita melihat tidak banyak kritikan dilemparkan terhadap beliau dan juga kerajaan baru," jelasnya.
Di antara janji kampanye Pakatan Harapan di bawah komando Mahathir Mohamad yang sudah ditunaikan adalah memberikan dua hari libur begitu mereka menang pemilu pekan lalu serta membebaskan pemimpin oposisi Anwar Ibrahim.
Dan yang baru saja diumumkan adalah penghapusan pajak barang dan jasa (GST) mulai 1 Juni mendatang. Pajak sebesar 6% mulai 1 April 2015 itu dikeluhkan warga karena mendongkrak biaya hidup mereka.
Tahun lalu, pemerintahan Najib Razak mengumpulkan 42 miliar ringgit atau sekitar Rp149 triliun dari GST.
