Anggota Komisi VIII DPR Tolak Pembentukan Pansus Haji 2025

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Komisi VIII DPR RI, Maman Imanulhaq, menilai pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Haji 2025 untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan ibadah haji tahun ini tak diperlukan.

"Saya rasa enggak usah Pansus kalau ini," kata Maman saat ditemui di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (11/6/2025).

Baca juga: Jemaah Haji Indonesia Curi Perhatian, Jadi Inspirasi Banyak Negara, Mesir-Yordania Mau Belajar

Maman menekankan bahwa tantangan utama dalam penyelenggaraan haji saat ini justru terletak pada bagaimana Indonesia mampu menyesuaikan diri dengan kebijakan progresif yang diterapkan Arab Saudi, terutama di bawah kepemimpinan Putra Mahkota Mohammed bin Salman (MBS).

"Yang terbaik itu adalah memperkuat diplomasi haji kita lewat badan haji nanti sehingga betul-betul kita harus tahu apa sih yang dimau oleh Arab Saudi terutama di bawah progresifitasnya MBS," ujarnya.

Baca juga: Fase Pemulangan Haji 2025 Dimulai, Jemaah Diminta Tak Bawa Air Zamzam ke Kabin Pesawat

Maman menceritakan pengamatannya saat berada di Arab Saudi, khususnya dalam melihat transformasi besar yang tengah dilakukan oleh otoritas setempat dalam penyelenggaraan ibadah haji dan umrah.

Menurutnya, pendekatan pemerintah Saudi kini lebih mengedepankan standarisasi dan profesionalitas, bahkan mendekati standar pariwisata global.

"Sehingga seluruh fasilitasnya pakai standar destinasi pariwisata dunia, seperti itu. Itu yang harus dipahami," ucap Maman.

Legislator Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini mengingatkan bahwa sebagian pihak di Indonesia mungkin masih memiliki pandangan lama terhadap Arab Saudi, padahal kenyataannya negara tersebut telah mengalami kemajuan pesat.

"Nah jangan-jangan orang kita masih berfikir Arab Saudi masih jaman jahiliah, sementara ternyata mereka lebih maju, kitanya yang belum siap. Bukan hanya kita, negara-negara lain," ungkapnya.

Namun, Maman mengungkapkan bahwa Indonesia merupakan satu-satunya negara yang mampu memenuhi kuota haji secara penuh pada tahun ini. 

"Jadi, hanya Indonesia yang bisa memenuhi kuota 221 ribu, yang lain dikasih kuota se-anu, itu ada 20-30 persen justru tidak terpenuhi," tuturnya.

Maman tetap mengapresiasi kinerja penyelenggaraan haji Indonesia secara keseluruhan, termasuk realisasi kuota haji khusus dan reguler.

"Pada sisi itu sebenarnya, kita harus apresiasi 17 ribu haji khusus, sisanya reguler, seperti itu," ungkap Maman.

Baca juga: Wacana Kuota Haji RI Dipangkas 50 Persen, DPR: Kami Akan Protes Keras ke Pemerintah Saudi

Usulan pembentukan Pansus sebelumnya disampaikan oleh anggota Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR RI, Muslim Ayub.

Muslim mengatakan, usulan ini ia sampaikan setelah banyaknya keluhan dari jemaah Indonesia, khususnya terkait layanan katering, akomodasi, dan transportasi selama puncak pelaksanaan haji.

"Kalau kita runut dari perjalanan Mekah ke Arafah, Arafah ke Muzdalifah, Muzdalifah ke Mina, banyak kekecewaan dari jemaah yang kami dapatkan," kata Muslim dikutip dari website resmi DPR RI, Rabu.

Dia menyoroti berbagai persoalan teknis yang menimpa jemaah, termasuk keterlambatan distribusi makanan dan transportasi yang tidak memadai. 

Muslim menegaskan bahwa sejumlah jemaah bahkan sempat terlantar hingga berjam-jam. Bahkan ada yang menghabiskan waktu satu hari penuh di dalam kendaraan tanpa kejelasan. 

Hal tersebut, menurutnya, telah menimbulkan ketidakpuasan besar di kalangan jemaah, yang tidak boleh kembali terulang pada musim haji tahun-tahun berikutnya.

"Ketidakbecusan penyelenggara ini sangat terlihat. Karena itu, kami di DPR sebagai pengawas, bertanggung jawab melakukan evaluasi menyeluruh. Rencananya, kami akan mengusulkan pembentukan Pansus Haji di DPR RI," ucap Muslim.

Muslim berpendapat, Pansus ini penting untuk menelusuri secara komprehensif pelaksanaan teknis ibadah haji mulai dari aspek katering, transportasi, akomodasi, hingga sistem pelayanan terhadap jemaah Indonesia selama di Tanah Suci.

Dia juga menyoroti peristiwa inisiatif jemaah dari kloter Aceh yang memilih berjalan kaki sejauh 7 kilometer dari Muzdalifah ke Mina karena lamanya antrean bus.

“Itu bentuk ikhtiar luar biasa. Tetapi seharusnya tidak perlu terjadi kalau manajemen transportasi haji berjalan dengan baik,” tutur Muslim.

Baca juga: DPR Usulkan Pembentukan Pansus Evaluasi Pelayanan Haji 2025

Muslim berharap persoalan yang terjadi tahun ini dapat menjadi pelajaran berharga agar tidak kembali terjadi pada penyelenggaraan haji tahun 2026. 

Dia juga mengapresiasi semangat para jemaah yang tetap sabar dalam menghadapi situasi sulit di tengah ibadah.

Muslim berharap momentum ini menjadi awal dari reformasi sistemik dalam pelayanan haji. “Haji bukan hanya soal ibadah, tetapi juga soal martabat dan keselamatan jemaah. Pemerintah harus hadir dengan sistem yang tangguh dan manusiawi,” imbuhnya. (*)