Dengar Masih Ada Keluhan dari Jemaah Haji, Pimpinan DPR Minta Pemerintah Kerja Ekstra 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurizal meminta Kementerian Agama bekerja ekstra melayani jemaah Indonesia di Tanah Suci Makkah.

Pasalnya, sejauh ini masih ada keluhan yang didengar Tim Pengawas Haji 2025 DPR RI.

Cucun mengatakan salah satu keluhan yang didengar adalah soal jemaah suami istri yang penginapannya terpisah, walaupun berangkat satu kloter.

"Pastikan tidak ada lagi cerita jemaah yang satu kloter bisa terbagi jadi 5 rumah, 6 rumah. Dan ini memang sudah tidak bisa dihindari karena yang kontrak kan mereka (Kemenag)," kata Cucun kepada wartawan, Rabu (28/5/2025).

Legislator PKB itu mengatakan jika masalah ini tidak diselesaikan, akan terjadi kericuhan saat pelaksanaan puncak haji.

Untuk itu, dia mengatakan, Timwas bakal berkoordinasi untuk menangani masalah penginapan guna menghindari jemaah yang tercecer.

"Apakah bisa ditangani ketika nanti puncak haji nggak? Kalau nggak bisa ditangani, harus bisa diselesaikan. Masih ada waktu seminggu lah untuk menata ini semua," kata dia.

Dia menambahkan bahwa Timwas Haji DPR RI sudah mulai berangkat mulai Selasa ini ke Arab Saudi. 

Cucun menyebut gelombang pertama Timwas Haji akan segera melakukan evaluasi penyelenggaraan haji secara langsung, termasuk dalam rangka menghadapi puncak haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina (Armuzna).

"Kami DPR akan memastikan bahwa mereka sudah sanggup siap menata ini dan tidak ada permasalahan,” pungkasnya.

Fase layanan jemaah haji Indonesia yang berangkat pada gelombang I di Daerah Kerja (Daker) Madinah selesai pada 25 Mei 2025. 

Total ada 103.806 jemaah yang tiba di Kota Nabawi dan tergabung dalam 266 kelompok terbang (kloter).

Kedatangan jemaah haji di Madinah berlangsung sejak 2 sampai 17 Mei 2025. 

Jemaah tinggal selama sembilan hari di Madinah sebelum diberangkatkan secara bertahap menuju Makkah Al-Mukarramah. 

Keberangkatan jemaah dari Madinah ke Makkah berakhir pada 25 Mei 2025.