Dewi Yustisiana Dorong Fleksibilitas PLN, Tarif EBT Berkeadilan, dan RUU Ketenagalistrikan

TRIBUNNEWS.COM -Anggota Komisi XII DPR RI Dewi Yustisiana mendorong agar Rancangan Undang-Undang (RUU) Ketenagalistrikan yang tengah dibahas di DPR RI mampu menjawab tantangan penguatan ekosistem energi baru dan terbarukan (EBT) di Indonesia.

Menurutnya, RUU Ketenagalistrikan harus hadir sebagai regulasi yang adaptif terhadap perkembangan teknologi dan model bisnis kelistrikan, lebih lanjut, perlu ada peraturan yang secara tegas mendorong fleksibilitas PLN dalam menerima pasokan listrik dari pembangkit EBT milik swasta maupun BUMN ujar Dewi di Jakarta, Selasa (22/7).

Dewi, yang juga legislator dari Fraksi Partai Golkar dan mewakili daerah pemilihan Sumatera Selatan II, menilai keterlibatan swasta dalam transisi energi harus difasilitasi secara progresif. Salah satu aspeknya adalah dengan membuka opsi kerjasama pembelian listrik (power purchase) yang lebih responsif terhadap dinamika pasar dan lokalitas sumber energi.

Lebih lanjut, ia menekankan pentingnya pengaturan formula harga listrik EBT yang adil dan berkelanjutan. Menurutnya, kebijakan tarif harus menjamin keterjangkauan bagi konsumen rumah tangga, namun tetap menarik bagi pelaku usaha agar proyek EBT tetap bankable dan berdaya saing.

Baca juga: Aktivis Muda Cipayung hingga BEM Gabung Golkar: Siap Ubah Sistem dari Dalam

Ia berharap RUU Ketenagalistrikan dapat menjadi titik tolak pembaruan sistem kelistrikan nasional yang lebih terbuka, efisien, dan berorientasi pada keberlanjutan. Hal itu mencakup kejelasan skema investasi, kepastian harga, serta reformasi tata kelola pengadaan energi.

“RUU ini harus jadi pijakan baru untuk mempercepat bauran energi bersih sekaligus memperluas akses listrik yang andal dan terjangkau, terutama di daerah, tutup Dewi.