PSI Sebut Program Sekolah Rakyat dan Sekolah Garuda Terobosan Keren, Kemensos Minta Tak Ada Titipan

TRIBUNNEWS.COM - Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mendukung pendirian Sekolah Garuda dan Sekolah Rakyat yang digagas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto untuk menyediakan pendidikan berkualitas.

“Ini terobosan keren, affirmative action yang diperlukan untuk menyediakan pendidikan berkualitas bagi anak-anak Indonesia,” kata Juru Bicara DPP PSI Furqan AMC dalam keterangan tertulis, Minggu (25/5/2025).

Untuk mencapai Indonesia Emas 2045, lanjut Furqan, Indonesia harus menyiapkan sumber daya manusia yang mumpuni.

"Pendidikan berkualitas adalah jalannya."

“Kita harus memanfaatkan waktu sebaik mungkin jika tak ingin Indonesia Emas 2045 hanya mimpi. Anak-anak Indonesia harus menerima pendidikan terbaik. Yang selama ini terpinggirkan, harus dirangkul dan dibantu. Anak-anak berprestasi mesti mendapat wadah yang tepat,” kata Furqan.

Menurutnya, Sekolah Rakyat dirancang sebagai lembaga pendidikan gratis bagi masyarakat tidak mampu, sementara Sekolah Garuda untuk menghasilkan siswa berprestasi dengan kurikulum berbasis sains dan teknologi.

“Sekolah Rakyat hadir untuk memastikan saudara-saudara kita yang kurang beruntung secara ekonomi agar anak-anak mereka juga menerima pendidikan yang baik, sementara Sekolah Garuda ada untuk menyajikan track dan atmosfer yang tepat bagi anak-anak Indonesia yang berprestasi,” lanjut Furqan. 

Terakhir, PSI berharap program yang baik ini disosialisasikan dengan baik pula agar masyarakat memahami tujuan dan relevansinya buat mereka.

Rencana Prabowo

Diketahui, Presiden Prabowo menyampaikan rencana peluncuran program nasional sekolah rakyat dengan sistem asrama. Menurut Kepala Negara, program ini menyasar anak-anak dari kelompok ekonomi rendah di Indonesia dan akan dimulai dengan pendirian sedikitnya 100 sekolah di berbagai wilayah.

Hal itu disampaikan Prabowo dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (5/5/2025).

Baca juga: Pastikan Tepat Sasaran, Mensos Tinjau Langsung Penjaringan Siswa Sekolah Rakyat di Banjarnegara

“Saya dapat laporan dari Menteri Sosial, baru datang dari Jawa Tengah. Beliau cerita, karena kita juga dalam waktu dekat akan buka minimal 100 sekolah berasrama yang dialamatkan untuk saudara-saudara kita, rakyat kita yang berada dalam kelompok ekonomi yang paling rendah, desil satu dan desil dua,” ujarnya.

Prabowo menegaskan program sekolah rakyat merupakan bagian dari komitmen pemerintah dalam pemerataan akses pendidikan bagi anak-anak Indonesia. 

Mantan Menteri Pertahanan itu pun mengapresiasi kerja cepat para menteri terkait, terutama Menteri Sosial serta Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah yang telah merancang implementasi awal program tersebut pada bulan Juli mendatang.

“Bolak-balik saya katakan jangan dipaksa, berbuat, tapi kita tidak usah ngejar tanggal yang penting kita berbuat. Tapi mereka yakin mereka ingin mendapat hasil terbaik cepat, silahkan."

"Tapi ujungnya nanti saya kira ini akan sangat dirasakan oleh orang yang paling bawah,” kata Presiden.

“Saya katakan, kalau Pemda siapkan lahan, kita bangun. Dan kita sudah siapkan anggaran APBN. Ternyata sambutannya lebih dari 200, ya Mensos, sudah siapkan lahan. Antara sekitar 5 hektare sampai 8 hektare, Lumayan. Sekolah, SD, SMP, SMA, 5 hektare saya kira jarang tuh di Indonesia,” lanjutnya. 

Tanggapan Kemensos

Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Kementerian Sosial atau Kemensos, Agus Zainal Arifin, berharap proses seleksi calon peserta didik Sekolah Rakyat benar-benar bebas dari praktik titipan. 

Zainal mengatakan, program tersebut diprioritaskan untuk anak-anak dari keluarga miskin ekstrem.

"Jadi diharapkan tidak ada titipan sama sekali, memang betul-betul anak dari golongan desil satu," kata Zainal dalam rapat kerja dengan Komisi X DPR RI di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (19/5/2025).

Menurut Zainal, hingga hari terakhir pendaftaran 19 Mei 2025, jumlah pendaftar telah melampaui 7.000 anak.

"Penerimaan peserta didik baru sudah dimulai dan sebetulnya hari ini sudah ditutup, ini sudah mencapai 7.000 sekian," ujarnya.

Dia menegaskan bahwa seleksi lebih mengutamakan kelengkapan administrasi dibandingkan kemampuan akademik. 

"Seleksinya diutamakan hanya pada administrasi saja, tidak pada kecerdasan atau kemampuan akademik. Termasuk kalau mungkin IQ-nya hanya misalnya 80 pun tidak masalah, itu harus diterima," ucap Agus.

Namun, terdapat pengecualian dalam seleksi calon siswa terkait aspek kesehatan, khususnya anak-anak dengan penyakit menular, akan dirujuk untuk perawatan melalui kerja sama dengan Kementerian Kesehatan.

"Mungkin seleksi yang agak beda sedikit adalah tentang kesehatan, karena memang jangan sampai ada yang punya penyakit menular, kemudian sekolah di sini, bukan ditolak menurut arahan Presiden Prabowo (Subianto) agar dijadikan perawatan kerja sama dengan Kementerian Kesehatan," tutur Agus.

(Tribunnews.com/Gilang Putranto, M Zulfikar)