PSI Sebut Program Sekolah Rakyat dan Sekolah Garuda Terobosan Keren, Kemensos Minta Tak Ada Titipan

“Saya katakan, kalau Pemda siapkan lahan, kita bangun. Dan kita sudah siapkan anggaran APBN. Ternyata sambutannya lebih dari 200, ya Mensos, sudah siapkan lahan. Antara sekitar 5 hektare sampai 8 hektare, Lumayan. Sekolah, SD, SMP, SMA, 5 hektare saya kira jarang tuh di Indonesia,” lanjutnya. 

Tanggapan Kemensos

Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Kementerian Sosial atau Kemensos, Agus Zainal Arifin, berharap proses seleksi calon peserta didik Sekolah Rakyat benar-benar bebas dari praktik titipan. 

Zainal mengatakan, program tersebut diprioritaskan untuk anak-anak dari keluarga miskin ekstrem.

"Jadi diharapkan tidak ada titipan sama sekali, memang betul-betul anak dari golongan desil satu," kata Zainal dalam rapat kerja dengan Komisi X DPR RI di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (19/5/2025).

Menurut Zainal, hingga hari terakhir pendaftaran 19 Mei 2025, jumlah pendaftar telah melampaui 7.000 anak.

"Penerimaan peserta didik baru sudah dimulai dan sebetulnya hari ini sudah ditutup, ini sudah mencapai 7.000 sekian," ujarnya.

Dia menegaskan bahwa seleksi lebih mengutamakan kelengkapan administrasi dibandingkan kemampuan akademik. 

"Seleksinya diutamakan hanya pada administrasi saja, tidak pada kecerdasan atau kemampuan akademik. Termasuk kalau mungkin IQ-nya hanya misalnya 80 pun tidak masalah, itu harus diterima," ucap Agus.

Namun, terdapat pengecualian dalam seleksi calon siswa terkait aspek kesehatan, khususnya anak-anak dengan penyakit menular, akan dirujuk untuk perawatan melalui kerja sama dengan Kementerian Kesehatan.

"Mungkin seleksi yang agak beda sedikit adalah tentang kesehatan, karena memang jangan sampai ada yang punya penyakit menular, kemudian sekolah di sini, bukan ditolak menurut arahan Presiden Prabowo (Subianto) agar dijadikan perawatan kerja sama dengan Kementerian Kesehatan," tutur Agus.

(Tribunnews.com/Gilang Putranto, M Zulfikar)