Wamendagri Bima Arya Bantah Tuduhan PDIP soal Intervensi PSU di Pilkada Tasikmalaya

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya menjelaskan dugaan intervensi atau cawe-cawe Irjen Kemendagri dalam  Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilkada Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat.

Bima Arya mengungkapkan bahwa pihaknya terus berkeliling untuk memastikan dua hal, yakni anggaran dan netralitas ASN.

"Saya sendiri berkunjung langsung ke Tasik tanggal 20 Maret, kita kumpulkan semua aparat di situ, ada forkopimda di situ, kami sampaikan secara tegas netralitas tadi," kata Bima Arya   dalam rapat kerja dengan Komisi II DPR pada Senin (5/5/2025).

Dijelaskannya, Kemendagri mendapatkan laporan dari Dirjen Otonomi Daerah (Otda) jika terdapat aduan publik yang disampaikan ke Kemendagri. 

Hal itu, dikarenakan aduan tersebut tidak direspons oleh inspektorat daerah setempat.

"Ada dugaan kira-kira inspektorat daerah setempat itu tidak merespon aduan dari publik, terkait dengan kemungkinan penyalahgunaan APBD dan fasilitas negara," ucapnya.

"Jadi ini konteksnya adalah aduan publik kepada otda-otda, berkoordinasi dengan inspektorat, kemudian inspektorat menurunkan tim, konteksnya adalah klarifikasi," imbuhnya.

Ia menegaskan tujuan Kemendagri ke Tasikmalaya saat PSU bukan untuk melakukan cawe-cawe.

Hal itu justru dalam rangka untuk klarifikasi terkait laporan masyarakat.

"Jadi diturunkan tim ke sana dan di sana kita pastikan inspektorat di Tasik itu semestinya bersikap responsif untuk menindaklanjuti itu," ucapnya.

Bima menambahkan, pihaknya juga menemukan adanya kekerabatan antara inspektoran daerah Tasikmalaya dengan salah satu pasangan calon. 

Dia mengatakan Kemendagri pun telah mengingatkan agar Inspektorat Tasikmalaya bersikap proaktif dan menjaga netralitas.

"Karena itu Inspektorat (Kemendagri) mengingatkan agar Inspektorat di Tasik bersikap proaktif dan menjaga prinsip netralitas. Jadi konteksnya adalah klarifikasi. Jadi bukan tim yang diturunkan khusus untuk melakukan pemeriksaan, memanggil banyak pihak, tetapi fokus kepada inspektorat di Tasik karena aduan warga aduan publik," tandasnya.

Tuduhan PDIP