PDIP Tegaskan Instruksi Megawati Masih Berlaku, Kepala Daerah Belum Boleh Ikut Retret Hari Ini

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Instruksi Ketua Umum (Ketum) PDIP Megawati Soekarnoputri masih berlaku soal penundaan kepala daerah dari PDIP ikut retreat di Akademi Militer (Akmil), Magelang, Jawa Tengah.

Kader PDIP yang menjadi kepala daerah tetap tidak boleh mengikuti retret pada hari kedua pelaksanaan hari ini.

Penegasan itu disampaikan Juru Bicara PDI Perjuangan (PDIP), Guntur Romli.

Dia menegaskan instruksi dari Megawati untuk melarang kepala daerah dari PDIP ikut retreat masih belum dicabut.

"Masih berlaku (instruksi Megawati)," ujar Guntur saat dikonfirmasi, Sabtu (22/2/2025).

Baca juga: Pramono Anung Tiba-tiba Membisu Tak Ingin Komentari Retret di Magelang

Namun begitu, Guntur tidak merinci sampai kapan instruksi tersebut berlaku.

Apalagi, kegiatan retreat hanya digelar 7 hari ke depan saja.

"Sampai ada instruksi lanjutan dari ibu ketua umum," ujarnya.

Baca juga: Instruksi Megawati soal Retret Kepala Daerah di Magelang: Tanggapan Jokowi dan Partai Politik

Sejauh ini, setidaknya ada 47 kepala daerah yang tidak hadir retreat di Akmil Magelang.

Mereka absen tanpa alasan apa pun kepada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Megawati memang telah menginstruksikan seluruh kepala daerah dan wakil kepala daerah dari PDIP untuk menunda mengikuti retret di Akmil Magelang.

Instruksi tersebut disampaikan Megawati melalui surat bernomor 7294 /IN/DPP//2025 pada Kamis (20/2/2025).

Dalam surat tersebut tertulis, Megawati menegaskan bahwa permintaan penundaan ini berkaitan dengan dinamika politik nasional yang terjadi, terutama setelah Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto, ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Megawati menyatakan bahwa keputusan ini diambil dengan mempertimbangkan AD-ART PDIP, khususnya Pasal 28 Ayat 1, yang menyebutkan bahwa Ketua Umum memiliki kewenangan penuh dalam mengendalikan kebijakan dan instruksi partai.

Dalam surat itu, Megawati menyampaikan dua poin penting, yakni; pertama, kepala daerah dan wakil kepala daerah untuk menunda perjalanan yang akan mengikuti retret di Magelang pada tanggal 21 28 Februari 2025. 

"Sekiranya telah dalam perjalanan menuju Kota Magelang untuk berhenti dan menunggu arahan lebih lanjut dari Ketua Umum," tulisnya.

Kedua, tetap berada dalam komunikasi aktif dan stand by commander call.

Meskipun sudah ada instruksi dari Megawati namun sejumlah kepala daerah dari PDIP tetap ada yang hadir dalam retret di Magelang.

Di antaranya Bupati Grobogan, Jawa Tengah, Setyo Hadi dan Bupati Brebes Widya Kusuma.

Hasto Ditahan 

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto ditahan KPK atas kasus dugaan perintangan penyidikan kasus suap yang menjerat Harun Masiku pada Kamis (20/2/2025).

Dalam konstruksi perkara, KPK mengungkap bahwa Hasto Kristiyanto yang menyebabkan Harun Masiku tak tertangkap dalam giat operasi tangkap tangan (OTT) pada 2020 silam.

Ketua KPK Setyo Budiarto mengatakan pada 8 Januari 2020, Hasto memerintahkan bawahannya bernama Nur Hasan (penjaga rumah aspirasi Jalan Sutan Syahrir Nomor 12 A yang biasa digunakan sebagai kantor oleh Hasto) untuk menelepon Harun Masiku supaya merendam ponselnya dalam air dan segera melarikan diri. 

Hal itu lah yang membuat Harun Masiku berhasil kabur.

"Atas perbuatan tersebut, menyebabkan Harun Masiku tidak dapat ditangkap dan melarikan diri sampai dengan saat ini," kata Setyo dalam jumpa pers di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (20/2/2025).

Kemudian pada 6 Juni 2024, KPK menyebut Hasto juga memerintahkan Kusnadi (staf Hasto) untuk menenggelamkan ponsel yang dalam penguasaan Kusnadi agar tidak ditemukan oleh KPK.

Hal itu dilakukan Hasto sebelum dia diperiksa sebagai saksi oleh KPK.

Dalam ponsel itu, kata Setyo, terdapat substansi yang berkaitan dengan pelarian Harun Masiku.

Selain itu, kata Setyo, Hasto mengumpulkan beberapa orang terkait dengan perkara Harun Masiku dan mengarahkan agar orang-orang tersebut pada saat nanti dipanggil oleh KPK, tidak memberikan keterangan yang sebenarnya. 

"Di mana diduga tindakan tersebut bertujuan untuk merintangi serta mempersulit proses penyidikan perkara suap yang sedang berjalan," kata Setyo.

Tak hanya perintangan penyidikan, KPK juga menjerat Hasto dengan kasus suap pengurusan pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR RI 2019–2024.