Senin, 6 Oktober 2025

Pelantikan Kepala Daerah

Baru Sehari Jadi Gubernur Jabar, Dedi Mulyadi Langsung Pecat Kepala Sekolah, Wacanakan Wajib Militer

Gebrakan Gubernur Jabar Dedi Mulyadi, baru satu hari menjabat Demul langsung pecat kepala sekolah hingga wacanakan wajib militer bagi siswa SMA.

KOMPAS.com/FREDERIKUS TUTO KE SOROMAKING
KEPALA SEKOLAH DICOPOT - Gubernur Jawa Barat terpilih, Dedi Mulyadi memberikan keterangan pers seusai menjalani pemeriksaan Kesehatan di kompleks Kementerian Dalam Negeri, Minggu (16/2/2025). Dedi Mulyadi langsung mencopot Kepala Sekolah SMAN 6 Depok seusai pelantikan pada Kamis (20/2/2025). Gebrakan Gubernur Jabar Dedi Mulyadi, baru satu hari menjabat Demul langsung pecat kepala sekolah hingga wacanakan wajib militer bagi siswa SMA. 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Dedi Mulyadi atau Demul resmi dilantik menjadi Gubernur Jawa Barat (Jabar) pada Kamis (20/2/2025) di Istana Kepresidenan Jakarta.

Baru satu hari menjabat sebagai orang nomor satu di Jabar, Dedi Mulyadi langsung membuat gebrakan.

Di antaranya memecat seorang kepala sekolah hingga agendakan wajib militer bagi siswa SMA.

Bahkan Dedi Mulyadi tidak akan menggunakan mobil dinas termasuk menghapus anggaran baju dinas. 

 

1. Dedi Mulyadi Copot Kepala SMAN 6 Depok Buntut Berangkatkan Siswanya Study Tour ke Jatim

Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi mencopot Kepala SMAN 6 Depok buntut tetap memberangkatkan siswanya pergi study tour ke Jawa Timur.

Sebanyak 347 siswa SMAN 6 Depok 'ngeyel' berangkat menuju Surabaya, dalam rangka Kunjungan Objek Belajar (KOB) selama delapan hari.

Menanggapi hal itu, Dedi Mulyadi langsung mengambil tindakan tegas.

Di hari pertamanya bekerja sebagai Gubernur Jawa Barat, Dedi meneken penonaktifan Kepala SMAN 6 Depok.

Baca juga: Dedi Mulyadi Tidak Takut Tekanan dari Pihak Tambang Ilegal: Harus Bersih

"Saya langsung kerja, hari ini juga langsung kerja. Hari ini sudah ada keputusan tentang penonaktifan Kepala SMAN 6 Depok."

"Karena dia melanggar surat edaran gubernur yang tidak boleh siswanya bepergian ke luar provinsi," kata Dedi di Istana, Jakarta, Kamis (20/2/2025), dilansir Kompas.com.

Pihaknya pun menelusuri apakah ada pungutan liar di SMAN 6 Depok kepada para siswanya.

"Hari ini juga sudah diperintahkan inspektur untuk memeriksa apakah sekolah itu ada pungutan-pungutan di luar ketentuan atau tidak," ungkapnya.

Lantas apa yang menjadi alasan SMAN 6 Depok ngeyel berangkat study tour?

Study tour itu berlangsung selama delapan hari, mulai Senin (17/2/2025) hingga Senin (24/2/2025), dengan tujuan mengunjungi perguruan tinggi dan melakukan observasi budaya.

Humas SMAN 6 Depok, Syahri Ramadhan mengungkap alasan pihak sekolah tak menggubris imbauan Dedi.

Imbauan Dedi itu disampaikan melalui video Instagram yang viral pada Sabtu (15/2/2025) atau dua hari sebelum ratusan siswa berangkat study tour.

Pihak sekolah pun telah menggelar rapat darurat untuk menyikapi imbauan Dedi tersebut, Minggu (16/2/2025).

Dalam rapat itu, pihak sekolah mengklaim mendapat persetujuan dari para wali murid dan komite sekolah untuk tetap memberangkatkan siswa study tour.

 

Dedi Mulyadi Wacanakan Wajib Militer untuk Siswa SMA di Jabar

Setelah resmi dilantik menjadi Gubernur Jawa Barat (Jabar) pada Kamis (20/2/2025), Dedi Mulyadi, berencana memasukkan mata pelajaran wajib militer (wamil) ke sekolah menengah atas (SMA) di daerahnya.

Dedi mengatakan, tujuan wamil itu adalah untuk pembentukan karakter bela negara.

"Saya berencana memasukkan kurikulum wajib militer ke pendidikan SMA untuk pembentukan karakter bela negara," kata Dedi usai dilantik di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis.

Dedi menjelaskan, wamil ini akan ditujukan kepada anak-anak yang terlibat geng motor hingga perkelahian antar siswa. 

"Rencananya mereka yang tertangkap karena balapan liar di jalan kemudian terlibat geng motor, kena perkelahian antar pemuda antara siswa, kita akan masukkan wajib militer," ujar Dedi.

WAJIB MILITER - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi usai mengikuti pelantikan Kepala Daerah di Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (20/2/2025).
WAJIB MILITER - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi usai mengikuti pelantikan Kepala Daerah di Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (20/2/2025). (Tribunnews.com/Taufik Ismail)

Pemerintah Provinsi Jawa Barat juga sudah membuat alokasi khusus untuk menangani persoalan geng motor dan premanisme tersebut.

"Kita membuat alokasi untuk menangani geng motor dan premanisme di Jabar. Relatif lumayan alokasinya," tuturnya.

Nantinya, kata Dedi, Pemerintah Daerah (Pemda) Jawa Barat akan bekerja sama dengan Komando Daerah (Kodam) Militer III/Siliwangi dan Kepolisian Daerah (Polda) Jawa Barat untuk merealisasikan rencana itu.

 

Dedi Mulyadi Tidak Akan Pakai Mobil Dinas Hingga Hapus Anggaran Baju Dinas dan Perjalanan Luar Negeri

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi akan melakukan sejumlah gebrakan di awal kepemimpinannya.

Ia mengatakan tidak akan menggunakan mobil dinas untuk kegiatan operasionalnya.

"Saya nggak ada (mobil dinas). Saya pakai mobil pribadi, mobil dinas gubernur lama juga banyak banget," kata Dedi usai mengikuti pelantikan Kepala Daerah, di Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (20/2/2025).

Tidak hanya mobil dinas, Politikus Gerindra tersebut mengatakan, dirinya juga akan menghapus anggaran pembelanjaan baju dinas untuk gubernur. 

Kemudian anggaran kunjungan luar negeri juga ditiadakan.

"Misalnya anggaran baju dinas saya dihapus, anggaran baju dinas gubernur Jawa Barat 150 juta lebih dinolkan, anggaran kunjungan luar negeri 1,5 miliar dinolkan, anggaran perjalanan dinas 1,8 miliar disisakan hanya 700 juta. Hilang hampir 40 persen," katanya.

Baca juga: Sosok Hanifah, Siswa SMAN 7 Cirebon Bongkar Pemotongan PIP kepada Dedi Mulyadi, Anak Pensiunan ASN

Selain itu, mantan Bupati Purwakarta itu mengatakan dirinya akan menghapus program program yang tidak menyentuh langsung kebutuhan rakyat.

Ia akan meniadakan program yang tidak masuk akal, salah satunya pembelian alat telekomunikasi untuk sekolah.

"Misalnya begini bantuan membangun ruang kelas baru 60 miliar, tapi anggaran pembelian alat  telekomunikasi sekolah 730 miliar itu kan aneh. Kelas belum ada perangkat digital disiapkan, aplikasi-aplikasi kita mulai hapuskan kalau enggak bermanfaat bagi kepentingan publik," katanya. (tribun network/thf/Tribunnews.com)

 

Rekomendasi untuk Anda

Berita Terkini

© 2025 TribunNews.com, a subsidiary of KG Media. All Right Reserved