Pelantikan Kepala Daerah Digelar 20 Februari 2025 di Jakarta, Termasuk Pramono Anung-Rano Karno

TRIBUNNEWS.COM - Pelantikan kepala daerah terpilih dalam Pilkada Serentak 2024 bakal digelar pada Kamis (20/2/2025), mendatang. 

Rencananya, pelantikan kepala daerah ini, akan dilaksanakan di Istana Kepresidenan, Jakarta.

Hal tersebut, tertulis dalam Formulir Berita yang dikeluarkan Kementerian Dalam Negeri RI Nomor 100.2.1.3/644/SJ tertanggal 11 Februari 2025.

Dalam surat formulir berita Kemendagri yang dikonfirmasi, Kamis (13/2/2025), kepala daerah yang akan dilantik adalah gubernur dan wakil gubernur terpilih, wali kota dan wakil wali kota terpilih, serta bupati dan wakil bupati terpilih, dilansir Kompas.com. 

Nantinya, kepala daerah dan wakil kepala daerah juga hadir didampingi suami atau istri masing-masing.

Sebelum pelantikan, kepala daerah diminta melakukan registrasi dan pemeriksaan kesehatan yang dibagi menjadi tiga sesi.

Pelaksanaan agenda tersebut, bertempat di Plaza Gedung C dan Gedung F Lantai 3 Kemendagri. 

Adapun untuk gladi kotor pelantikan akan digelar pada 18 Februari 2025 di Istana Kepresidenan Jakarta.

Sebelumnya, Presiden RI Prabowo Subianto disebut memilih 20 Februari 2025 sebagai hari dimulainya pelantikan kepala daerah hasil Pilkada serentak 2024 secara bertahap.

Baca juga: Pelantikan Kepala Daerah 20 Februari 2025, Kata Mendagri Lokasinya Belum Pasti di Istana

Hal itu disampaikan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian dalam rapat kerja bersama Komisi II DPR RI, Senin (3/2/2025).

"Kami siapkan tanggal 18, 19, dan 20, kemudian saya lapor ke Presiden, dan Pak Presiden menyampaikan bahwa beliau memilih tanggal 20, hari Kamis," kata Mendagri Tito Karnavian, Senin (3/2/2025).

Tito mengatakan, pelantikan kepala daerah akan digelar di ibu kota negara, meskipun lokasi pastinya masih dalam pembahasan.

Namun, ia menegaskan, ibu kota negara yang dimaksud adalah Jakarta, bukan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur.

“Saya ingin menegaskan di sini, karena saya lihat di berita macam-macam, ibu kota negara dianggap IKN Nusantara.

Sesuai dengan undang-undang, perpindahan ibu kota harus ditetapkan dengan Peraturan Presiden (Perpres)."