Ganjar Pranowo Enggan Beri Penilaian 100 Hari Kinerja Pemerintahan Prabowo-Gibran: Terlalu Dini

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP), Ganjar Pranowo, enggan memberikan penilaian terhadap 100 hari pertama kinerja pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

"Menilai dalam waktu 100 hari terlalu dini," kata Ganjar saat dihubungi Tribunnews.com pada Senin (20/1/2025) malam.

Menurut Ganjar, periode awal pemerintahan sebaiknya difokuskan untuk menata kabinet agar seluruh menteri dapat bekerja secara selaras dengan presiden.

"Berikan kesempatan presiden menata kabinet agar bisa bekerja dalam satu rampak barisan," ujar mantan calon presiden ini.

Mantan Gubernur Jawa Tengah ini meminta publik agar terus mengingatkan janji kampanye Prabowo-Gibran supaya dapat dilaksanakan dengan baik.

Ganjar juga mengingatkan pentingnya budaya kritik dan otokritik dalam pemerintahan.

Hal ini, menurutnya, perlu dilakukan untuk memitigasi berbagai risiko yang mungkin muncul dalam perjalanan pemerintahan.

"Publik perlu mengingatkan janji kampanye agar bisa dilaksanakan dengan baik. Yang penting kritik otokritik harus terus berjalan agar bisa memitigasi risiko," ucapnya.

Hasil Survei Terbaru

Hasil survei Litbang Kompas menunjukkan tingkat kepuasan publik terhadap kinerja 100 hari Pemerintahan Prabowo-Gibran mencapai 80,9 persen.

Sementara publik yang tidak puas terhadap kinerja Prabowo-Gibran sebesar 19,1 persen.

Peneliti Litbang Kompas Vincentius Gitiyarko mengatakan ada harapan besar dari masyarakat untuk pemerintahan Prabowo-Gibran 5 tahun ke depan.

“Ini kita bisa baca sebagai harapan besar ya, harapan besar publik sekaligus juga ada rasa mungkin euforia karena setelah 10 tahun sebelumnya dua periode dipimpin oleh satu pemerintahan, masyarakat saat ini mendapat presiden dan wakil presiden yang baru. Jadi ada semacam harapan besar terhadap pemerintahan ini,” ucap Vincentius Gitiyarko dalam Breaking News Kompas TV soal “Survei Litbang Kompas: 100 Hari Kerja Prabowo-Gibran” pada Senin (20/1/2025).

“Kita juga perlu ingat bahwa bagaimana transisi pemerintahan ya atau transisi politik yang terjadi setelah Pemilu itu juga berjalan relatif lancar, dalam tanda kutip ya. Bahkan kita juga tahu bahwa dalam proses ini ada narasi keberlanjutan yang dibawa oleh pemerintahan yang sekarang,” lanjutnya.