Pramono Anung Pastikan Patuh Jika Presiden Prabowo Rencanakan Retreat bagi Kepala Daerah

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Gubernur Daerah Khusus Jakarta (DKJ) Pramono Anung mengaku siap jika Presiden Prabowo Subianto hendak mengadakan retreat untuk para kepala daerah, sama halnya seperti yang dilakukan Prabowo terhadap para menteri Kabinet Merah Putih.

"Sebagai kepala daerah, tunduk taat patuh kepada apa yang dipersiapkan oleh pemerintah pusat, karena undang-undang yang mengatur tentang hubungan pemerintah daerah dan pemerintah pusat itu ada 152 kata, kebetulan waktu itu saya termasuk yang menyiapkan jadi saya hafal dan tau banget bahwa yang namanya pemerintah daerah itu dalam koordinasi pemerintah pusat," kata Pramono kepada wartawan, Sabtu (11/1/2025).

Menurutnya, apa yang dipersiapkan oleh Prabowo untuk retreat seharusnya bisa diikuti kepala daerah dengan baik.

Dia pun menyerahkan kepada pemerintah pusat soal rencana retreat tersebut mau diadakan kapan.

"Mengenai pelantikan sendiri kan masih debatable di dalam internal pemerintah, sehingga kami menunggu bagi kepala kepala daerah yang tidak ada gugatan di MK ya kami menunggu saja," kata dia.

Adapun menurutnya, retreat untuk kepala daerah bisa dibilang awal yang bagus.

"Untuk mengawali pemerintahan tentunya bagus ya, karena ini semangat kebersamaan, intinya kan itu ya," tandasnya.

Diberitakan sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto ingin para kepala daerah yang telah dilantik untuk mengikuti pembekalan atau retreatseperti yang dilakukan para anggota Kabinet Merah Putih.

Hal itu disampaikan oleh Menteri Koordinator bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra di Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat, (10/1/2025).

"Juga keinginan Bapak Presiden bahwa seluruh kepala daerah itu akan dikumpulkan seperti dulu para menteri, wakil menteri dan kepala badan dikumpulkan di Magelang," kata Yusril.

Tujuannya kata Yusril agar para Kepala Daerah memiliki perspektif yang sama dengan pemerintah pusat dalam menjalankan program pembangunan.

"Supaya kita memiliki perspektif yang sama, yang sekarang dihadapi oleh pemerintah," kata Yusril.

Dia mengatakan bahwa harus ada sinkronisasi antara Pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Pasalnya banyak program-program pemerintah pusat yang dijalankan oleh pemerintah daerah.

"Apalagi sekarang ini terkait dengan daerah itu, harus ada sinkronisasi antara pusat dan daerah, program-program pemerintah pusat supaaya juga dilaksanakan pemerintah daerah," katanya.

Oleh karena itu kata Yusril harus ada kepastian mengenai pelantikan Kepala daerah hasil Pilkada 2024. Saat ini kata dia ada dua putusan MK mengenai teknis pelantikan Kepala daerah yang menimbulkan keraguan-raguan.